Pilkada di Sumsel
Anggota PPS dan PKK Dirumahkan akan Kembali Bekerja, KPUD OKU Selatan Lanjutkan Tahapan Pilkada
anggota PPK dan PPS dan staf yang sempat dirumahkan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) akan kembali mulai bekerja.
Penulis: Alan Nopriansyah | Editor: Tarso
Laporan wartawan sripoki.com
SRIPOKU.COM, MUARADUA--Masih menunggu instruksi resmi KPU RI melalui KPU Provinsi terkait pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020.
Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten/Kota menginformasikan bakal kembali melanjutkan perkerjaan tahapan Pilkada di pertengahan Bulan Juni 2020 ini.
Sehubungan dengan hal itu, anggota PPK dan PPS dan staf yang sempat dirumahkan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) akan kembali mulai bekerja.
Disinggung terkait penambahan pengajuan dana untuk protokol kesehatan Covid-19, Ade memastikan KPUD OKU Selatan tidak akan mengajukan baik kepada instansi Pemerintah ataupun KPU RI hingga arahan dari Pemerintah dan KPU RI.
• Desa Rantau Kadam Dipilih Menjadi Kampung Tangkal Covid-19 yang Pertama di Kabupaten Muratara
• Palembang Luncurkan Teman Bus untuk Transportasi Publik, Lebih Canggih, Ini Syarat untuk Naiknya
• Gugus Tugas Muratara belum Terima Laporan Kasus Positif Covid-19 dari Sumsel, yang Ada 2 PDP Sembuh
"Saat ini kami tidak sedang dalam situasi mengajukan penambahan dana pilkada kepada KPU RI ataupun kepada Pemkab OKU Selatan,"ujar Jejen sapaan akrab Ketua KPU OKU Selatan Ade Putra Mathabaya, SH, Selasa (2/5/2020).
Hanya saja, terkait pilkada diakui Ade memang membutuhkan protokol kesehatan standard Covid-19, akan tetapi KPU menunggu teknis, arahan KPU RI melalui KPU Provinsi terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.
Pelaksanaan Pilkada nantinya, diungkapkan Ade, KPUD Kabupaten/Kota diminta KPU RI untuk menyiapkan beberapa opsi terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19, yang sedang dalam penyusunan.
"Mudah-mudahan tidak akan ada penambahan pembiayaan, kecuali memang ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari KPU bersama dengan Pemerintah RI,"pungkas Ade.