Pemkab OKU Selatan Tingkatkan Masalah Kebersihan Terutama Penanggulangan Sampah di Danau Ranau

SRIPOKU.COM, MUARADUA - Pemerintah Kabupaten OKU Selatan menggelar rapat penanggulangan sampah khususnya di wilayah Kawasan Wisata Danau Ranau, di ruang rapat terbatas Sekda, Kamis (28/5/2020).

Mewakili Bupati OKU Selatan, rapat dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Drs Herman Azedi SKM bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hermansyah Said SIP, Ketua TP-PKK OKU Selatan Isyana Lonetasari Popo Ali, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Aktivis Pemuda dari Ranau Raya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Umar Safari mengatakan telah menyiapkan 204 orang tenaga kebersihan yang dibagi dalam beberapa lokasi untuk menanggulangi sampah di OKU Selatan.

"Suasana lebaran idul fitri, sampah semakin meningkat sehingga petugas kebersihan kewalahan kita berharap keterlibatan semua untuk mengatasi permasalahan sampah terutama kesadaran masyarakat untuk membuang sampah ke tempat yang disediakan,"ujar Umar Safari.

• Pembunuhan di Taman Komplek Maskarebet Direkonstruksi, Adegan ke-11 Perut Korban Kena Tusuk Pisau

• Pemprov Sumsel Siapkan Drive Thru Layanan Rapid Test untuk Masyarakat

• Kawanan Siamang Liar yang Menyerang 9 Warga di OKU Selatan Sedang Diburu Petugas Gabungan Polhut

Sementara Ketua TP-PKK OKU Selatan Isyana Lonetasari Popo mengajak semua pihak meskipun dalam suasana covid-19 untuk semangat dalam menyelesaikan permasalahan kebersihan di OKU Selatan.

"Kendala dari sampah khususnya di Ranau Raya sudah terjadi sejak lama dan harus diselesaikan yang utama adalah kepedulian harus ditanamkan dari diri sendiri terlebih dahulu,"ujar Isyana.

Kendati demiikian, berdasarkan hasil rapat, bakal dilakukam penambahan tenaga kerja kebersihan, penambahan kotak sampah,  wacanakan penambahan truk pengangkut sampah dan pembagian shift bagi tenaga kerja.

Pengecekan saluran sungai yang mengalir ke Danau Ranau, efektivitas dalam pengawasannya bagi beberapa lokasi rawan sampah, melaksanakan rapat koordinasi lanjutan untuk penanggulangan kebersihan oleh pemerintah daerah.