Eksekutif Sepakati Rekomendasi Legislatif Terhadap Raperda Tentang LPJ APBD Musirawas 2019
Secara keseluruhan pihak eksekutif atau pemerintah menyepakati berbagai rekomendasi dan masukan-masukan yang diberikan oleh legislatif
Penulis: Ahmad Farozi | Editor: adi kurniawan
lihat foto
Laporan wartawan Sripoku.com, Ahmad Farozi
SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS -- Secara keseluruhan pihak eksekutif atau pemerintah menyepakati berbagai rekomendasi dan masukan-masukan yang diberikan oleh legislatif atau anggota dewan terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musirawas tahun anggaran 2019.
Ini merupakan wujud kerjasama legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang ada di Kabupaten Musirawas.
Dengan ini, kami mengharapkan kiranya dewan dapat membahas lebih lanjut Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Musirawas tahun anggaran 2019 sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Musirawas Hj Suwarti Burlian, saat membacakan sambutan Bupati Musirawas dalam rapat paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Musirawas atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 melalui Video Conference (Vidcon) dari Replika Rumah Adat di Kantor Bupati Musirawas, Selasa (12/5/2020).
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Musirawas Azandri dan diikuti 21 anggota DPRD serta unsur Forkompinda Musirawas tersebut, Hj Suwarti Burlian menyampaikan ungkapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada setiap fraksi yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi melalui juru bicaranya masing-masing.
• Pencuri Warung Makan di Pedamaran Timur Berhasil Diamankan di Kecamatan Mesuji Raya OKI
• Faktor Penting Pemain Indonesia Jika Ingin Berkiprah di Luar Negeri Dari Kacamata Psikologi
• Punya Persamaan Dengan Lionel Messi, Jadi Penyebab Kegagalan Philippe Coutinho di Barcelona
Wabup juga menyampaikan bahwa Pemkab Musirawas telah mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musirawas TA 2019. Dan berharap, predikat serupa dapat dipertahankan di tahun 2020.
"Terkait kondisi pandemi saat ini, dalam penanganan Covid-19, pemerintah akan terus berupaya dalam melakukan pencegahan serta berupaya meringankan beban masyarakat. Juga menanggulangi kesulitan masyarakat secara kasuistis dalam pembagian sembako dan juga dalam melakukan recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Musirawas," kata Hj Suwarti Burlian.
