Sebelum Salurkan Bantuan, 53 Ribu Miskin Baru di Palembang Akan Verifikasi dan Validasi

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Sebanyak 53 Ribu masyarakat miskin baru (Misbar) di Palembang yang datanya baru masuk di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dilakukan tahapan verifikasi dan validasi.

setelah itu nantinya akan disalurkan bantuan sosial dampak pandemi Covid-19.

Sekertaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19 saat ini memang cukup banyak jenis bantuan yang disalurkan untuk masyarakat.

Seperti bantuan dari pemerintah pusat diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp 600 ribu.

Kemudian bantuan senilai Rp 200 ribu dan kartu pra kerja yang sistemnya online serta bantuan dari Kementerian Pariwisata.

Data penerima bantuan itu berasal dari Dinas sosial dan harus masuk dalam DTKS, dimana untuk Kota Palembang jumlahnya mencapai 115 ribu jiwa.

Dari jumlah 115 ribu jiwa, terdapat 49.669 KK yang belum sama sekali mendapatkan bantuan sosial darimana pun.

• Aipda Alven Sahara yang Dikenal Nama Kelvin Marley, Polisi Polda Sumsel Bagian Crime Detection Unit

• Orangtua Remaja di Palembang ini Dipanggil Polisi Setelah Anaknya Ketahuan Ngamar di Penginapan

Untuk itulah, Pemkot Palembang telah mengalokasikan anggaran dari APBD Kota Palembang, dan disalurkan dalam bentuk bantuan paket sembako, berisi beras 10 kg, minyak dua liter, gula 2 kg dan tepung terigu 1 Kg.

"Rencananya untuk 49.669 itu mulai besok (Jumat) bantuannya akan mulai disalurkan secara bertahap.

Dimana kami akan bagikan 10 ribu paket tersebar di Kecamatan Kertapati, Plaju, SU I dan SU II, berbarengan dengan 5.000 paket sembako dari Presiden RI, Joko Widodo," jelasnya, Kamis (7/5/2020)

Sementara, kata Dewa, untuk 53 Ribu data Misbar tambahan yang ada, merupakan hasil pendataan penyisiran yang dilakukan Camat/lurah melalui RT terhadap masyarakat yang terdampak selama Covid-19.

Namun, jumlah 53 Ribu jiwa misbar tersebut belum masuk dalam DTKS, sehingga Dinas Sosial meminta agar dilakukan verifikasi sesuai kriteria penetapan DTKS.

Beberapa kriteria yang dimaksud diantaranya, harus mempunyai kartu Tanda Penduduk (KTP) Palembang maupun di luar Palembang, penghasilan masih dibawah nominal Rp 2 juta.

"Saya melihat dari Kecamatan/kelurahan itu belum menegaskan kriteria DTKS, ada kemungkinan mereka menghimpun data dari terdampak dilevel bawah yang belum mampu dan langsung ambil KK/KTP mereka.

• Sering Terlihat Melamun Setelah Di-PHK, Seorang Warga Muaraenim Ditemukan Istrinya Tewas Tergantung

• Amalan Rasulullah, Baca Surat Al Kahfi di Hari Jumat & Malam Jumat, Rasakan Manfaat yang Luar Biasa

Makanya perlu verifikasi lagi, khawatirnya akan tumpang tindih dengan data 49 ribu. Disatu sisi 49 ribu sudah mereka dapat sementara di 53 ribu datanya masuk lagi," jelasnya.