Berita Palembang

Debitur Tidak Terdampak Corona Wajib Bayar Angsuran, Begini Kata Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel

Jika bank tidak sehat maka akan muncul masalah baru yang akan menimbulkan efek negatif lainnya bagi perekonomian.

ISTIMEWA
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan istilah kelonggaran, keringanan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona memberikan beberapa pilihan yang disepakati antara perbankan atau perusahaan pembiayaan dengan debitur.

Kesepakatan itu antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi modal.

"Restrukturisasi ini tidak serta merta langsung diterima debitur tapi harus diajukan terlebih dahulu sehingga debitur diminta menghubungi perbankan atau perusahaan pembiayaan untuk sama-sama mencari solusi terbaik melalui upaya restrukturisasi kredit," ujar Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho ketika menjadi tamu dalam kegiatan Sumsel Virtual Fest yang digelar Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, Selasa, (7/4/2020).

Untung mengatakan setiap perbankan atau perusahaan pembiayaan, masing-masing mempunyai kemampuan yg berbeda-beda, sehingga penanganan restrukturisasi kredit akan berbeda beda juga

Dia juga mengingatkan bagi debitur yang tidak terdampak atau masih dapat menjalankan usahanya dan masih memiliki kemampuan keuangan untuk mengangsur, diharapkan untuk tetap dapat memenuhi kewajibannya.

Fakta Baru Gejala Terinfeksi Covid-19 Terlihat Warna Merah Pada Mata, Kenali Juga Tanda Lainnya

Terdakwa Elvin Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta Subsider 6 Bulan Kurungan

Dampak Corona,8 Hotel di Sumsel Tutup, dari Hotel Bintang 4 Hingga Bintang 2,400 Karyawan Dirumahkan

Sebab jika tidak memenuhi kewajibannya maka kredit macet atau NPL akan naik dan membuat bank kesulitan membayar deposito dan giro nasabah.

Jika bank tidak sehat maka akan muncul masalah baru yang akan menimbulkan efek negatif lainnya bagi perekonomian.

Oleh sebab itu bagi debitur yang tidak terdampak jangan ikut-ikutan mengajukan relaksasi pembiayaan.

"Ayo tetap penuhi kewajibannya untuk bersama-sama kita menjaga agar bank tetap sehat dan bisa mengelola uang masyarakat dengan baik," katanya.

Kita lanjutnya, harus sama-sama menyadari bahwa kredit yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada debitur berasal dari dana masyarakat yang pada saatnya juga harus dikembalikan.

Apabila lembaga jasa keuangan tidak bisa mengembalikan dana masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan akan runtuh dan dapat menyebabkan masalah yang lebih besar lagi.

"Restrukturisasi pembiayaan pelaksanaannya diserahkan pada kebijakan masing-masing bank atau perusahaan pembiayaan berdasarkan asessmen bank terhadap debitur paling lama sampai dengan 1 tahun," tutup Untung.

Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved