Berita Palembang
Herman Deru-Mawardi Yahya Kumpulkan Seluruh Kepala OPD, Ini yang Jadi Prioritas Sumsel di Tahun 2021
Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan Produktivitas Pertanian Jadi Prioritas Pembangunan Sumsel Tahun 2021, Gubernur Herman Deru Kumpulkan Seluru
lihat foto
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel H Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya mengumpulkan semua Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, Kamis (19/3/2020) pagi di Griya Agung Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Selama kurang lebih dua jam, Herman Deru memberikan arahan kepada seluruh Kepala OPD tersebut terkait Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumsel Tahun 2021.
Beberapa poin menjadi catatan Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam pertemuan tersebut di antaranya soal evaluasi data untuk percepatan penurunan angka kemiskinan, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta peningkatan kualitas lingkungan dan kesiapsiagaan antisipasi bencana.
Menurutnya sejak tahun 2009 sampai 2019 atau dalam kurun waktu 10 tahun angka kemiskinan di Sumsel hanya turun sekitar 3 persen saja dari 15,68 persen menjadi 12,56 persen dan cenderung sangat lamban.
"Saya minta OPD terkait coba ini dibedah. Lihat masalahnya di mana. Pastikan dulu datanya. Kita kan punya program Sumsel Satu Data. Tolong itu diaktifkan lagi," jelasnya.
Untuk memperbaiki data itu Ia memberikan solusi dengan menggunakan dana bantuan gubernur (Bangub) atau menyisihkan dana APBN Desa.
Selain itu perlu kerjasama semua Kepala Daerah baik Bupati walikota untuk menyamakan tujuan utama yakni mensejahterakan masyarakat Sumsel.
"Kita ini ada guru kenapa tidak contoh nasional. Makanya bupati/walikota jangan abai dan cuek.
Walaupun pakem turunkan angka kemiskinan 1 digit sudah menjadi spirit tapi hasilnya juga jangan lupa.
Harus serius kalau APBD nya tidak bermuara pada kemiskinan akan kami evaluasi," tegas HD.
Tak hanya soal kemiskinan, dalam kesempatan itu Gubernur juga menyinggung PAD Sumsel yang baru menyumbang sekitar 30 persen saja dari total APBD Sumsel.
Sehingga Ia ingin OPD terkait dalam hal ini Dispenda benar-benar konsentrasi menginventarisir bagi hasil serta penegakan dan pengawasan Perda secara maksimal.
"Sesekali Kepala Bapenda boleh cek ke SKK Migas dan lainnya atau bila perlu ke Kementerian ESDM tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara," jelasnya.
Terkait pertemuan itu, HD berharap hendaknya bukan hanya dijadikan ajang mendapatkan info terkini soal arah kebijaakn saja tapi juga sekaligus evaluasi termasuk evaluasi pencapaian target.
Meskipun sifatnya makro atau bukan evaluasi per sektor tapi Ia memastikan hasil pertemuan ini akan dipertajam ke dinas dan ke kab/kota di seluruh Sumsel.
