Herman Deru-Mawardi Yahya Kumpulkan Seluruh Kepala OPD, Ini yang Jadi Prioritas Sumsel di Tahun 2021

Gubernur bahkan sudah meminta Sekda untuk membedah per kab/kota termasuk dalam hal penggunaan APBD nya.

Apakah memang sudah berkontribusi pada penurunan kemiskinan atau belum.

"Ya pertemuan ini menjadi evaluasi kita, ada yang buat bangga ada tapi ada juga yang membuat kita bertanya-tanya.

Sepertinya kita sudah kerja keras tapi kok stuck atau bahkan menurun. Inilah makna rapat pagi semua itu kita evaluasi untuk diajukan menjadi Raperda berikutnya" terang HD.

Ditanya soal infrastruktur, HD juga memastikan tetap akan tetap menjadi prioritasnya di tahun 2021. Jadi selain membangun akan tetap ada pemeliharaan bahkan pembukaan akses baru.

"Kalau untuk kesehatan tidak akan ada perubahan karena kesehatan dan pendidikan memang menjadi prioritas," tuturnya.

Terkait wabah Corona atau Covid-19, HD meminta tidak dijadikan alasan untuk tidak memberikan hasil yang maksimal.

"Saya tidak mau Corona jadi alasan. Penurunan ini karena Corona, itu karena Corona," jelasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya menambahkan agar setiap pihak mendukung terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumsel dalam upaya untuk menekan angka kemiskinan.

Karena dengan terealisasinya kawasan tersebut diyakini dapat mendongkrak kegiatan ekonomi bagi masyarakat Sumsel khususnya masyarakat sekitar kawasan.

Dalam paparannya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Dr Firmansyah menjelaskan bahwa ada empat prioritas daerah tahun 2021 yakni percepetan penurunan angka kemiskinan, pembangunan kualitas dan daya saing SDM, kemudian pertumbuhan ekonomi inklusif didukung oleh kualitas infrastruktur, investasi, industri, kebudayaan dan pariwisata.

Lalu peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta peningkatan kuakitas pelayanan publik, stabilitas keamanan dan kehiduoan beragama.

Menurut Firmansyah, berdasarkan evaluasi pada 2019 pertumbuhan ekonomi Sumsel mencatat kan pertumbuhan yang menggembirakan sebesar 5,71 persen tertinggi di Sumatera dan lebih tinggi dari nasional.

Namun untuk catatan angka kemiskinan tahun 2019 dikatakannya masih menjadi PR bersama untuk mengejar 1 digit.

"Penyebab lambannya penurunan itu bisa jadi karena data updating di daerah masih rendah.

Jadi kalau data ini tidak kita benahi paling tidak dimutakhirkan sampai 100 persen maka sulit mencapai sasaran.

Selain memutakhirkan dengan valid, penggunaan dana desa yang efektif kita yakini bisa menekan angka kemiskinan," tutupnya.