Berita Prabumulih

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Parkir di Dinas Perhubungan Prabumulih, Kejari Lakukan Penahanan

Kasus dugaan tipikor perparkiran di Dinas Perhubungan Pemkot Prabumulih memasuki fase baru yakni pelimpahan dari polres ke Kejari Prabumulih.

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Parkir di Dinas Perhubungan Prabumulih, Kejari Lakukan Penahanan
Tribunsumsel.com/Edison Bastari
Kejari Prabumulih tahan terduga kasus korupsi parkir di Dinas Perhubungan Pemkot Prabumulih. 

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Pasca pelimpahan tahanan 2 berkas dan satu tersangka oleh Unit Tipikor Polres Prabumulih, Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih langsung melakukan penahanan terhadap Dedi Duspra yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi parkir di Dinas Perhubungan Pemkot Prabumulih tahun 2015.

Sementara satu tersangka lain yang merupakan mantan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran (PA) yakni Syarifudin belum dilimpahkan pihak kepolisian dan belum dilakukan penahanan lantaran sakit.

"Memang Kamis (20/02/2020) sekitar pukul 17.00 tersangka DI dan berkas dilimpahkan pihak kepolisian ke kita, jadi langsung kita bawa dan tersangka ditahan di Lapas Tipikor Palembang, sampai Palembang sudah malam," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Topik Gunawan SH MH didampingi Kasi Pidsus, Wan Susilo Hadi SH ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (21/02/2020).

Kajari mengatakan, penahanan baru dilakukan terhadap DI (Dedi-red) sementara untuk satu tersangka lainnya secepatnya atau pada Selasa mendatang akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya dititip di Lapas Tipikor Palembang.

"Untuk satunya kita tinggal tunggu waktu saja, menyusul, alasan belum diserahkan karena kondisinya tidak memungkinkan karena sakit," bebernya.

Lebih lanjut Topik menjelaskan, dari kontrak kasus parkir tersebut tersangka selaku pihak ketiga perusahaan pemenang tender semestinya harus menyetor Rp 640 juta namun yang disetor hanya Rp 220 juta.

"Kekurangan stor ke kas negara sekitar Rp 440 juta dari kontrak yang harus dipenuhi Rp 640 juta, jadi hanya dipenuhi Rp 220 juta," jelasnya seraya mengatakan dari fakta penyidikan belum tergambar apakah mantan Kadishub turut menikmati atau tidak.

Budidaya Tanaman Jeruk Lemon California di Kebun SMK PP Negeri Sembawa Banyuasin

Syukuran Kompas Gramedia Grup Betema Merajut Harmony 2020, Optimis Lewati Rintangan Maju Bersama

Para Ahli Kesehatan di China Akui Obat Anti Malaria Efekti untuk Menyembuhkan Serangan Virus Corona

Pria yang sebelumnya merupakan Kajari di Gorontalo Utara itu mengaku, sesuai aturan untuk melimpahkan tahanan dan berkas ke pengadilan tipikor memang ada batas waktu yakni  maksimal 20 hari sebelum masa tahanan habis.

"Kita optimis sebelum masa tahanan habis 20 hari semestinya sudah harus dilimpahkan ke pengadilan, namun kita lihat dulu satunya. Kalau masih sakit tetap jalan satu tersangka itu," lanjutnya.

Disinggung mengenai ada isu dan kabar jika satu tersangka mantan Kadishub akan mengembalikan uang, Kajari mengaku jika ada niat mengembalikan kerugian negara maka pihaknya akan menerima karena itu niat baik namun tidak serta merta menghilangkan proses hukum tapi akan menjadi pertimbangan.

"Aturan memang memungkinkan itu, kalau ada niat baik mengembalikan kita terima karena tujuan tindak pidana korupsi tidak semata-mata memenjarakan orang tapi salah satu penekanan penanganan korupsi adalah pengembalian kerugian negara, pasti akan dipertimbangkan," bebernya.

Sementara Kasi Pidsus, Wan Susilo menambahkan tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 junto Pasal 55 Undang-Undang (UU) 2001 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Tersangka akan diancam hukuman 20 tahun penjara," tegasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim, AKP Abdul Rahman ketika diwawancarai membenarkan telah melimpahkan satu tersangka berikut berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Prabumulih.

"Untuk satu tersangka lagi segera kita limpahkan juga, beliau belum kami serahkan karena menurut kuasa hukum karena sakit," tegasnya. (eds)

Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved