Mengupas Kebijakan Kampus Merdeka Ala Nadiem

Mengupas Kebijakan Kampus Merdeka Ala Nadiem

Suryati, M.H.

Dosen Universitas PGRI Palembang

Pasca ditetapkannya program dan kebijakan perguruan tinggi yang bertajuk Merdeka Belajar : Kampus Merdeka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Na­di­em Anwar Makarim di Gedung Kemendikbud (24/1/2020), ba­­nyak respon yang mun­cul.

Respon yang muncul tidak hanya di media kon­ven­sional namun sampai di media so­sial.

Banyak tanggapan baik dari para ahli, akademisi bahkan mahasiswa yang men­coba me­m­­berikan sudut pandang lain berupa kritikan, tanggapan sampai per­ta­nya­an mengenai teknis dari program dan kebijakan yang telah dibuat.

Respon dari kalangan kam­pus juga beragam, ada yang langsung bereaksi dengan melakukan ke­giatan bedah program dan kebijakan, namun banyak juga kampus seperti masih ke­bingungan dengan langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan.

Tulisan kali ini tidak akan banyak menilai program dan kebijakan ini karena tentu se­lalu ada niatan baik pada setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh pe­me­rin­tah.

Selain itu terlalu dini untuk menilai karena program dan kebijakan yang ba­ru saja diluncurkan.

 Hal yang paling mungkin dilakukan adalah evaluasi terkait hasil yang ingin dicapai serta komparasi dengan kondisi saat ini.

Memahami Kebijakan

Sebagai orang yang berkecimpung di kampus, tentu saya merasa harus tahu ter­kait bagaimana program dan kebijakan dari Mendikbud terkait Kampus Merdeka.

Saya mencoba membaca dan meluangkan waktu menonton video dengan durasi se­kitar 40 menit di laman berbagi video youtube.

Kesan pertama yang terlihat a­dalah tentu saja optimisme sangat terpancar dari paparan Mendikbud terkait pro­gram dan kebijakan ini.

Terdapat 4 (empat) poin penting dalam paparan mengenai program dan kebijakan Kampus Merdeka yang dipaparkan oleh Mendikbud, yang co­ba kita bandingkan dengan program dan kebijakan sebelumnya yang telah ber­jalan.