KKP Palembang Klaim WNI Masih di China, dari Sumsel Ada 14, 2 Sudah Masuk Daftar Evakuasi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ada kabar, 14 warga Sumsel yang tengah berada di China akan dipulangkan.

Hal tersebut tertuang dalam InstaStory seorang mahasiswa asal Sumsel yang sedang berada di China.

Meski demikian, pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Palembang belum mendapat kabar adanya pemulangan tersebut.

Dikatakan F Arya Hidayat selaku Koordinator dan Dokter Fungsional KKP Palembang yang sedang bertugas di bandara Sultan Machmud Badaruddin II Palembang mengatakan bahwa seluruh warga asal Sumsel yang dikabarkan sedang dalam proses pemulangan dari China, hingga Jumat (31/1/2020) masih berada di negara yang tengah ramai akan Virus Corona tersebut.

• Terjadinya Virus Corona Sudah Diprediksi dalam Buku Iqro, Benarkah? Ternyata Ini Fakta Sebenarnya!

"Kita baru dapat kabar bahwa belum ada yang diberangkatkan, semua masih di China," kata Arya.

Ada alasan mengapa WNI, termasuk dari Sumsel, belum diberangkatkan.

Arya mengatakan, semua pihak yang bertugas baik dari kesehatan, kedutaan besar, dan sebagainya masih rapat membahas kepulangan WNI yang berada di Wuhan maupun China.

Hingga hari ini, masih dalam pendataan formulir WNI disana yang akan pulang ke Indonesia.

Tambahnya lagi, ada sekitar 40 hingga 60 WNI yang rencananya akan dipulangkan, 14 orang diantaranya berasal dari Sumsel sendiri.

"Informasinya, ada dua mahasiswa, yakni bernama Adam dan Rizki, yang udah termasuk di daftar kepulangan. Apakah 14 warga itu semuanya mahasiswa, kita belum tahu," kata Arya.

• Khawatir Corona, 6.000 Penumpang Kapal Pesiar tak Diizinkan Turun ke Darat, 2 Diantaranya Warga Cina

Menurutnya, untuk prosedur pemulangan pun atas perintah Presiden Joko Widodo dan direncanakan menggunakan Pesawat Hercules.

Nantinya, warga yang dipulangkan ke negara asal akan disatukan di RS Sulianti Suroso Jakarta.

Disana mereka akan kembali dicek dan dipisahkan mana yang sakit dan sehat.

Untuk prosedur pengobatan dan berapa harinya juga masih dirundingkan oleh pihak pusat.

"Belum tau kalau untuk pengobatan dan berapa hari sebagainya masih dirundingkan prosedurnya" jelasnya.