Gawat, Gara-gara Utang BPJS Kesehatan Rp 12 Miliar, RSUD Prabumulih Terancam Stop Operasional

RSUD Prabumulih terancam tidak bisa membeli obat lantaran BPJS Kesehatan yang belum membayar utang.

Gawat, Gara-gara Utang BPJS Kesehatan Rp 12 Miliar, RSUD Prabumulih Terancam Stop Operasional
SRIPOKU.COM/Zaini
BPJS Kesehatan 

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prabumulih, dr H Efrizal MM menegaskan jika hingga akhir tahun tunggakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak kunjung dibayar dipastikan operasional rumah sakit akan distop.

"Tagihan RSUD Prabumulih ke BPJS mencapai Rp 12 miliar dan hingga saat ini belum dibayarkan.

Jika sampai akhir tahun tidak dibayar operasional terganggu dan bahkan bisa stop," ungkap Efrizal ketika diwawancarai usai olahraga bersama di Gedung Dinas Perhubungan Jalan Lingkar, Jumat (8/11/2019).

Efrizal mengaku, saat ini jumlah tunggakan yang telah diajukan dan diverifikasi mencapai Rp 10 miliar, tunggakan dari Juni hingga November.

"Kita sudah terus lakukan upaya penagihan dan memang kata mereka (BPJS Prabumulih-red) dana tidak turun dari pusat, uangnya tidak turun dari pusat jadi tidak bisa dibayar," katanya.

Dampak lambatnya pembayaran itu menurut Efrizal berpengatuh terhadap kondisi rumah sakit saat ini yang mengalami kesulitan khususnya dalam pengadaan obat-obatan meskipun pelayanan tidak terganggu.

"Obat-obat  harus dibayar, tunggakan kita ke distributor obat makin banyak dan jika sekian bulan tidak dibayar maka distributor lock atau mengunci tidak memberikan obat-obatan, kita terancam tidak bisa pasokan," bebernya.

Sementara stok yang ada hanya bisa bertahan sebulan atau hingga akhir tahun, jika tidak dibayarkan maka pihaknya bisa melayani namun tanpa obat.

"Namun kita optimis, biasanya Pemkot selalu ada dibelakang kita jika ada masalah, kita akan minta bantu pemerintah," lanjutnya.

Disinggung berdasarkan informasi jika RSUD mengajukan pinjaman ke Bank Sumsel untuk membeli obat, Efrizal membenarkan hal itu dan saat ini telah diajukan pemerintah.

"Belum tau jumlahnya tapi sudah diajukan, paling satu bulan tagihan sekitar Rp 3-4 miliar," lanjutnya seraya mengaku jika tahun ini tak dibayar pihaknya sulit operasi.

Ditanya apakah jika hingga akhir tahun belum dibayar BPJS maka akan menghentikan pelayanan untuk pasien luar daerah, Efrizal mengaku hal itu tidak akan dilakukan.

"Pelayanan harus tetap berjalan tidak boleh stop, walaupun bagaimanapun tetap rumah sakit harus ada upaya mau minjam, minta bantuan ke masyarakat atau apapun tetap pelayanan harus diutamakan," tambahnya.

Editor: Refly Permana
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved