Mantan Hakim Agung Ini Layak Jadi Dewas KPK, Pernah Tangani Kasus Dugaan Korupsi Presiden Soeharto!
Pernah Tangani Kasus Dugaan Korupsi Presiden Soeharto, Mantan Hakim Agung Ini Layak Jadi Dewas KPK!
lihat foto
Bahkan, dia juga pernah mendapat sebuah penghargaan dari salah satu Kampus di Jakarta.
Semua itu jelas ditolaknya.
"Saya itu kan pernah mau diberi award dari UII dari almamater saya. Saya tolak, saya tolak. Ada juga dari Jakarta, tidak perlu saya sebutkan, memberikan award juga. Saya tolak juga," kata Artidjo.
Hakim yang pernah memutus perkara para koruptor ini membeberkan alasan kenapa menolak semua penghargaan itu.
Artidjo berpendapat, penghargaan seperti itu berpotensi mempengaruhi independensi seorang hakim.
Tak hanya itu, julukan atau penobatan verbal pun dia tolak demi independensi.
"Hakim itu harus bebas dari harapan-harapan yang berpotensi untuk mempengaruhi independensi. Penghargaan ini, sebutan ini. Jadi, harus bersih, harus independen," kata Artidjo.
• Google Maps Tayangkan Foto Tanpa Busana, Pemkot Aceh Langsung Lakukan Ini, Warganet Dibuat Geger!
• Nelangsa Istri Zul Zivilia, Sambung Hidup Jualan Kue, Nasib Pedih Ingat Suami Terancam Hukuman Mati!
• Media Inggris Sebut Jokowi tak Bisa Diandalkan, Maruf Amin Disorot Punya Sejarah Intoleransi & LGBT
Pengalaman Paling Berkesan
Artidjo teringat saat awal menjabat mendapatkan tugas untuk menangani kasus dugaan korupsi Presiden kedua RI Soeharto.
Meski saat itu masih menjabat hakim anggota, dia merasa hal itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan.
Hal itu disampaikan Artidjo saat sesi wawancara dengan awak media di media center Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018).
"Waktu awal saya menjadi hakim agung tahun 2000-an saya pernah menangani perkara Presiden Soeharto. Waktu itu presiden Soeharto sakit, lalu ketua majelisnya itu Pak Syafiuddin (Kartasasmita) yang ditembak, kena tembak," kata Artidjo.
"Saya menjadi salah satu anggotanya dan waktu itu dianukan karena opini publik supaya berkas itu dikembalikan tetapi keputusan di majelis karena Pak Soeharto itu harus tetap diadili tersebut dengan diakhirkan. Jadi ada argumentasi yuridisnya itu, dan publik saya kira menyambut baik," tambahnya.
Selain itu, Artidjo juga membagikan pengalaman berkesan lainnya kepada awak media saat menangani kasus gugatan pembubaran Partai Golkar pada tahun 2001.
Meski begitu, Artidjo mengaku tidak mengalami kendala apapun dalam menangani perkara tersebut.
