Lantaran Proses Pencairan Dana Karhutla Bertahap, Pemprov Sumsel Cairkan Rp 2,3 Miliar
Dana untuk karhutla dari pusat itu sudah cair, namun prosesnya bertahap. Untuk itu Gubernur Sumsel berinisiatif mencairkan dana Bantuan Tidak Terduga
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan Iriansyah menangapi terkait adanya informasi bahwa dana untuk penanggulangan karhutla di Sumsel belum cair.
"Dana untuk karhutla dari pusat itu sudah cair, namun prosesnya bertahap.
Untuk itu Gubernur Sumsel berinisiatif mencairkan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 2.3 Miliar," kata Iriansyah saat dikonfirmasi Tribun Sumsel, Sabtu (26/10/2019).
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa kemaren (red) waktu diberangkatkanya personil tambahan untuk ke OKI sudah dicairkan dana dari Gubernur Sumsel tersebut.
Menurutnya ditambahkan lagi petugas dengan total 1030 orang ke OKI, untuk membantu satgas yang sudah ada.
Terdiri dari TNI sebanyak 300 personil, Polri 500 personil, Pol PP 50 personil, lalu dari BPBD, Tagana dan lain-lain.
"Kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup menjadi perhatian kita, karena kondisi ini sudah menggangu kehidupan kita terutama masyarakat di Sumsel.
Baik dalam hal transportasi maupun kehidupan sehari-hari," katanya.
Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Sumsel berupaya untuk menangani karhutla ini, mulai dari menetapkan status tanggap darurat karhutla dan membentuk satuan tugas karhutla.
Dengan adanya satgas karhutla ini diharapkan penangan karhutla bisa terkendali.
Satgas karhutla ini diketuai oleh Danrem, dan BPBD sebagai wakilnya serta dibantu oleh OPD-OPD terkait.
Bahkan untuk status darurat karhutla diperpanjang, yang tadinya sampai 31 Oktober diperpanjang sampai 10 November 2019.
Diperpanjang status tanggap darurat karhutla ini karena berdasarkan perhitungan BMKG terjadi mundurnya musim hujan.
Untuk itu bantuan dari pusat akan terus masuk dan segala upaya akan dilakukan untuk menangani karhutla.
Usaha yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan karhutla ini Pemprov Sumsel didukung oleh Pemerintah Pusat.