Berita Palembang

Alex Noerdin: Pemda Harus Buka Keran Bantuan untuk Mengatasi Karhutla di Sumatera Selatan

Pada tahun 2016-2018 kabut asap berhasil ditekan namun di tahun 2019 bencana kabut asap kembali melanda Sumatera Selatan.

SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin saat hadir dalam acara Sinergi peran laboratorium dalam rangka mendukung 'Early Warning system' bencana lingkungan di Novotel, Kamis (24/10/2019) 

Laporan wartawan sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus terjadi di Provinsi Sumatera Selatan hampir setiap tahunnya.

Meskipun pada tahun 2016-2018 berhasil ditekan namun nyatanya di tahun 2019 kondisi ini kembali memberi dampak bencana kabut asap sejak beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin mengungkapkan, anggaran untuk penanganan Karhutla yang dikucurkan melalui Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) terbilang cukup besar.

Hanya saja, upaya untuk membuka keran bantuan dari pihak luar negeri misalnya, bisa menjadi opsi untuk menangani peristiwa yang membumi hanguskan ratusan ribu hektar lahan gambut di Sumsel.

"APBN memang ada, begitu juga dengan APBD. Tapi jika mengandalkan itu saja tidak mungkin bisa apalagi dengan APBD tentu kurang. Kepala Daerah harusnya bisa mengupayakan bantuan dari pihak luar seperti saat 2015. Sekelas Amerika saja yang lahan mineral mereka terbakar sulit mereka atasi hingga akhirnya berdampak pada pemukiman warga," jelasnya saat dijumpai di acara Sinergi Early Warning Bencana Lingkungan di Novotel, Kamis (24/10/2019)

Menurut Alex Noerdin, Pemerintah daerah harus membuka keran bantuan untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kabut asap di Sumatera Selatan.

Lanjut Alex, pada dasarnya BNPB sudah luar biasa mengeluarkan biaya, bayangkan saja untuk waterboombing dan TMC sudah berapa biayanya.

Pegadaian Syariah Terima Gadai Sertifikat Tanah untuk Modal Usaha Hingga Rp 200 Juta

Pelantikan Pimpinan DPRD Muratara Diwarnai Ketegangan dan Saling Bentak, Tamu Undangan Gemetaran

Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Muaraenim Tahun 2019 Diperkirakan Dilaksanakan Tahun 2020

"Terlalu besar dan ini tidak boleh terbakar lagi, kalau masih artinya kita lalai. Penanganan Karhutla Komprehensif, Terpadu dan Terarah serta direncanakan dengan baik," jelasnya.

Ia menilai, mengerahkan pasukan darat itu memang efektif tetapi di saat kebakaran terjadi ditengah lokasi tentu pasukan darat sulit mencapai. Sedangkan, patroli udara itu memakan biaya mahal.

"Menggerakkan masyarakat peduli dengan leader desa-deaa sudah kita petakan, setidaknya ada 76 desa rawan kebakaran. Tetapi itu harus terkontrol dan diawasi terus menerus. Terkadang selang sudah tidak adalagi, mesin sudah copot, dsb. Kuncinya pengawasan dan pembinaan terus menerus selama satu tahun penuh," jelasnya.

Kemudian, peran dari Badan Restorasi Gambut (BRG) juga begitu penting, tapi ketika gambut sudah terbakar akan sulit dipadamkan, oleh karena itu tidak boleh terbakar. Pencegahan dini harus dilakukan.

"Alatnya ada, SDM harus dilatih benar jangan hanya saat apel siap semua, harus kuncinya pengawasan dan pembinaan terus menerus. Tidak boleh ada jeda dan hentinya," ujar Alex.

"Kalau sudah kita rencanakan insyaallah. Negara sebesar amerika saja tidak bisa memadamkan. Oleh karenanya, tanah terlantar harus dikelola," tambah mantan Gubernur Sumsel dua periode itu. (Cr26)

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved