Herman Deru: Kita Inventarisir Perizinan Perusahaan di Sumsel, Kalau Melanggar Cabut Saja Izinnya
Herman Deru: Kita Inventarisir Perizinan Perusahaan di Sumsel, Kalau Memang Melanggar Cabut Saja Izinnya
"Di Sumsel ini ada kabupaten kota dan gambut itu ada sebanyak 1,4 juta hektare. Ini tentu butuh pemikiran dan kerja yang komprehensif," jelasnya.

Sementara itu terkait kondisi asap Karhutla yang semakin meningkat di Sumsel, khususnya Palembang menurut Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Pusat Nazir Fuad memang sangat dipengaruhi kondisi kemarau yang memang lebih ekstrem dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia bahkan mengatakan, kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di Rusia, Brazil bahkan Amerika Serikat.
"Harus kita apresiasi sekali Gubernur Sumsel cepat membuat FGD ini, karena kebakaran hutan khususnya gambut memang terus terjadi dan ini memang membuat prihatin.
Ini tidak bisa kita tolerir dan harus diperbaiki. Tahun ini perlu diketahui memang kemarau yang terjadi sangat ekstrem dan parah sekali.
Berdasarkan informasi kita tahun depan kemarau akan kembali normal. Itu artinya kita punya waktu satu tahun untuk memperbaiki ini agar saat kemarau berikutnya karhutla dapat diminimalisir," jelas Fuad saat memberikan sambutannya.
Untuk mengurangi karhutbunla Nazir mengatakan tata kelola harus ekosistem gambut harus segera diperbaiki.
Untuk memperbaikinya perlu kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten kota, dunia usaha, TNI, Polri, LSM juga akademisi.
"Yang harus dikedepankan adalah pencegahan berupa pengelolaan ekosistem gambut. Tidak bisa satu kelurahan atau wilayah lahan gambut memikirkan dirinya sendiri.
Karena air di ekosistem gambut terkoneksi dalam satu zona air. Nah ini sudah mulai kita petakan sampai skala terkecil untuk memperbaiki tata kelola ini," jelasnya.
• Pangdam II Sriwijaya Perintahkan Seluruh Dansubsatgas Segera Padamkan Api Karhutla di Sumsel
• Kebakaran Lahan Masih Marak Terjadi, Pembubaran Satgas Anti Karhutla Ditunda
Nazir mengatakan untuk mengelola gambut ini agar tidak mudah terbakar adalah dengan menjaga air minimal 40 cm di bawah lahan.
Misalnya untuk tahun depan puncak kemarau diprediksi akan terjadi pada tanggal 30 September sehingga kelembapan gambut harus dijaga sejak mulai kemarau Juli-September.
"Agar aman saat puncak kemarau itu kita harus agak membanjiri lahan gambut. Teknologi ini memungkinkan kita hitung.
Ini yang kita dorong tahun 2020. Dunia usaha tidak perlu khawatirkan ini karena sudah terbukti dilakukan HTI di kaltim.
Ini tidak mengganggu produktifitas dan budidaya tanaman," ujarnya.
Selain Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Pusat Nazir Fuad hadir juga dalam kesempatan tersebut, Dirjen Dakkum Kementerian LHK, dan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan.