Berita Palembang

Herman Deru Perintahkan Bupati/Walikota Cabut Izin Perusahaan Langgar IUP,tak Perlu Lewat Pengadilan

Herman Deru Perintahkan Bupati/Walikota Cabut Izin Perusahaan Langgar IUP,tak Perlu Lewat Pengadilan

Herman Deru Perintahkan Bupati/Walikota Cabut Izin Perusahaan Langgar IUP,tak Perlu Lewat Pengadilan
SRIPOKU.COM/YANDI TRIANSYAH, HANDOUT
Petugas satgas darat padamkan api di lahan dan hutan Ogan Ilir, Minggu (6/8/2017) dini hari. Herman Deru Perintahkan Bupati/Walikota Cabut Izin Perusahaan Langgar IUP,tak Perlu Lewat Pengadilan 

Herman Deru Perintahkan Bupati/Walikota Cabut Izin Perusahaan Perkebunan Langgar IUP, tak Perlu Lewat Pengadilan

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyebutkan pencabutan izin tak harus melalui proses pengadilan saat membuka Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (16/10/2019).

Menurut Herman Deru pencabutan izin bisa dilakukan ketika perusahaan perkebunan terbukti melakukan pelanggaran.

"Ini di luar dari proses hukum dan ditetapkan tersangka. Namun apabila perusahaan melanggar konsul persyaratan izin usaha perkebunan (IUP) saya sudah perintahkan Bupati/Walikota cabut saja izinnya. Kecuali untuk izin yang lintas kabupaten baru wewenang gubernur," tegasnya.

Selain itu, secara administratif ia pun menginstruksikan agar semua kepala daerah untuk dapat menginventarisir izin-izin perusahaan yang telah dikeluarkan.

Perjuangan Berat Satgas Kebakaran Hutan, Empat Bulan Santap Mie Instan

Ada 22 Titik Kebakaran di OKI, Satgas Pemadam Karhutlah Ditarget Tiga Hari Kelar

Kisah Suka Duka Jadi Anggota Satgas BPBD OKI yang Bertugas Memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan

"Mau yang lahannya terbakar ataupun belum saya minta semuanya agar bisa kita evaluasi," kata Herman Deru.

Dikatakan Herman Deru, perusahaan juga ke depannya tidak hanya harus mempunyai tanggung jawab sosial terhadap penanganan karhutla di daerah konsesinya tetapi juga di sekitar lahan perkebunan mereka.

"Sebab dari hasil patroli udara, justru kebakaran di lahan perkebunan itu minim sementara di luarnya banyak sekali.

Jadi penekanannya bukan hanya CSR semata tapi tanggung jawab untuk penanganan kebakaran di sekitar lahan mereka sang notabennya berdampak bagi masyarakat," ujarnya.

Oleh karenanya, ia berencana untuk membuat payung hukum atas itu melalui Pergub bentuk tanggung jawab sosial perusahaan penanganan Karhutla.

"Langkah lain yang juga dilakukan lewat rembuk bersama forum diskusi hari ini.

Saya berharap ada pemikiran-pemikiran baru untuk penanganan dan pencegahan karhutla di masa mendatang.

Persoalan karhutla ini bukan baru satu atau dua tahun terjadi tapi sudah cukup lama sehingga penanganan secara komprehensif diperlukan," ujarnya.

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved