KPK Dikabarkan Datang ke Muratara Besok, Ada Hal yang Diminta Belum Disiapkan Pemkab

KPK direncanakan datang Pemkab Muratara. Kabar ini sudah diketahui sejak beberapa hari lalu.

KPK Dikabarkan Datang ke Muratara Besok, Ada Hal yang Diminta Belum Disiapkan Pemkab
tribunnews.com
Logo KPK. 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Rahmat Aizullah

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dijadwalkan datang ke 'Bumi Beselang Serundingan', Kamis (3/10/2019).

Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Muratara, Sudartoni usai rapat persiapan penyambutan KPK di ruang Bina Praja Setda Muratara, Rabu (2/10/2019).

VIRAL Video Fadli Zon & Fahri Hamzah Dipermalukan Anak STM Singgung Korupsi DPR & Tidur Pas Rapat

Wagub : Regulasi Akan Persempit Celah Untuk Korupsi

"Iya, rombongan dari KPK besok datang ke Kabupaten Muratara. Kita senang, bangga dengan kedatangan mereka, bukan takut, kita senang," katanya.

Sudartoni menyatakan, tahun 2018 lalu tim dari KPK sudah datang ke Kabupaten Muratara dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Video: Mobil Truk Adu Kambing di Rupit Muratara, Dua Sopir Terjepit Mobil

Netizen Penasaran Resep Anggota DPRD Muratara Beristri Tiga, Direspon Bukan Konsumsi Publik

Perahu Zakaria Oleng Ditarik Hewan Besar di Dasar Sungai Rawas Muratara Ternyata Ekornya Beracun

"Waktu itu banyak pesanan dari KPK terhadap Pemkab Muratara. Jadi untuk kedatangan mereka besok, kita sudah menyiapkan bahan," ujarnya.

Terkait apa saja yang diminta KPK kata Sudartoni, Pemkab Muratara telah berupaya menyiapkan, namun memang ada beberapa yang masih dalam proses.

"Ada yang sudah siap, ada yang masih proses, ada juga yang belum dikarenakan kita masih butuh penganggaran," ungkapnya.

Video: Pemkab Muratara Percantik Objek Wisata Danau Rayo, Siapkan Panggung dan Fasilitas Penunjang

Pemkab Muratara Siap Jalin Kerjasama dengan Sriwijaya Post (Sripoku.com) dan Tribun Sumsel

Pemkab Muratara Komitmen Pencegahan Korupsi

Menurut Sudartoni, jika KPK berkeinginan untuk turun mengevaluasi hingga ke tingkat desa, maka pihaknya sangat mendukung hal tersebut.

"Kalau memang KPK nanti mau turun ke desa, tentu kita mendukung dan sangat setuju, kita temani mereka ke desa," tambahnya.

Saat disinggung terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat di Muratara, Sudartoni menyebutkan masih dalam proses.

Ini Daftar Nama Pejabat di Pemkab Muratara mulai dari Bupati hingga Camat

Pemkab Muratara Percepat Realisasi Smart City

"Waktu itu memang kita sudah menyampaikan LHKPN untuk yang eselon II. Ternyata KPK menekankan hingga eselon IV, sehingga belum sepenuhnya, baru sekitar 60 persen," katanya.

Sementara untuk legislatif, Bupati Muratara telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD agar meneruskan kepada anggota DPRD lainnya untuk penyampaian LHKPN.

"Informasi dari Sekretaris DPRD, masih proses juga, yang jelas pak bupati sudah bersurat. Kita Inspektorat tidak bisa masuk ranah itu," jelas Sudartoni.

Penulis: Rahmat Aizullah

Editor: Refly Permana
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved