Breaking News:

Berita Muratara

OKNUM Polisi Minta 'Jatah' ke Penampang Pasir Ilegal, Setor Rp2 Juta Perbulan, Uang Damai Rp30 Juta

Oknum polisi yang kabarnya berjumlah beberapa orang itu disebut-sebut dari Polres Musi Rawas Utara. 

Editor: Welly Hadinata
Tribunsumsel/Rahmat Aizullah
Sejumlah warga mendatangi kantor Bupati Musi Rawas Utara dalam rangka mencari solusi soal aktivitas tambang pasir ilegal atau galian C, Selasa (23/11/2021). 

SRIPOKU.COM, MURATARA - Sejumlah oknum polisi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) diduga meminta setoran kepada penambang pasir tak berizin alias ilegal. 

Oknum polisi yang kabarnya berjumlah beberapa orang itu disebut-sebut dari Polres Musi Rawas Utara. 

Hal itu terungkap dari pengakuan warga saat mengadu ke Pemkab Muratara dalam rangka mencari solusi soal aktivitas tambang pasir atau galian C, Selasa (23/11/2021). 

"Oknum-oknum itu sudah kami laporkan kepada Kasat Intel supaya diproses, kami minta mereka diproses secara hukum," kata warga, Frengki yang mengaku dari Aliansi Pemuda Peduli Rakyat.

Frengki mengungkapkan, oknum polisi tersebut meminta setoran sebesar Rp 2 juta per bulan kepada penambang pasir. 

Bahkan, kata dia, sudah ada penambang yang menyetor selama dua bulan terakhir agar usaha mereka tidak ditutup polisi. 

"Ada yang sudah berjalan dua bulan menyetor. Kami dari aliansi pemuda peduli rakyat kecil sangat marah. Orang ambil pasir ini cuma untuk cari makan, bukan untuk cari kekayaan," katanya. 

Frengki menambahkan, selain meminta setoran per bulan, oknum polisi tersebut pernah meminta uang damai sebesar Rp30 juta dan Rp20 juta kepada penambang. 

Hal itu setelah mereka menutup paksa lokasi tambang pasir di wilayah Kecamatan Rupit.

"Ada yang 30 juta dipinta bulan kemarin itu, sudah itu mereka mau minta setoran juga perbulan yang dua juta tadi," ungkap Frengki. 

Menurut dia, sebenarnya para penambang pasir tersebut ingin usaha mereka legal, namun tidak tahu cara mengurus izin. 

Apalagi mengurus izin galian C saat ini tidak bisa di tingkat kabupaten atau provinsi, melainkan harus ke pusat.

"Kalau misalnya harus ada izin, penambang ini siap, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya, masyarakat ini kan awam, apalagi lewat online-online itu, tidak mengerti mereka," katanya. 

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Musi Rawas Utara, Iptu Novidilhan yang menghadiri pertemuan penambang dengan wakil bupati mengatakan akan menindaklanjuti soal dugaan ada oknum polisi meminta setoran tersebut. 

"Terkait tadi katanya ada oknum itu akan kita tindaklanjuti, ini akan saya laporkan dulu kepada pimpinan kami (Kapolres Musi Rawas Utara)," katanya.(Rahmat/TS)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved