Berita Empatlawang

Terlibat Korupsi, Tujuh PNS di Kabupaten Empatlawang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat atau Dipecat

Sebanyak tujuh orang PNS di Kabupaten Empatlawang diberikan saksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat atau dipecat karena terlibat kasus korupsi.

Terlibat Korupsi, Tujuh PNS di Kabupaten Empatlawang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat atau Dipecat
SRIPOKU.COM/AWIJAYA
Nurbaiti, Kabid Pengadaan, pemberhentian dan informasi, BKPSDM Kabupaten Empatlawang 

Laporan wartawan sripoku.com, Awijaya

SRIPOKU.COM,EMPATLAWANG -- Sebanyak tujuh orang PNS di Kabupaten Empatlawang diberikan saksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) atau dipecat karena terlibat kasus korupsi yang putusannya sudah mempunyai hukum tetap atau Inkracht.

Sanksi PTDH bagi PNS terlibat kasus korupsi ini, dasarnya dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Empatlawang, Soleha Afriani melalui Kabid Pengadaan, pemberhentian dan informasi, Nurbaiti mengatakan tujuh orang sudah ada Surat Keputusan (SK) PTDH, dan ada enam PNS lain sedang dalam proses.

Briptu Axel Anggota Polantas Polresta Palembang Ini Tetap Senyum Saat Melayani Para Pemohon SIM

Beredar di Media Sosial Video Pria Bakar Uang, Pelaku Terancam Hukuman Pidana dan Denda 1 Miliar!

Kisah Prajurit Kopassus Berkaki Satu, Simpan Informasi Rahasia Meski Ditawan Akhirnya Justru Dipecat

"Terindikasi sebanyak 13 orang PNS di Kabupaten Empatlawang, tujuh orang PNS dan ada yang sudah pensiun sudah ada SK PTDH, dan enam PNS lagi sedang dalam proses," kata Nurbaiti, Rabu (14/8/2019).

Adapun inisial nama-nama PNS di Empatlawang yang sudah ada SK PTDH masing-masing SK terhitung sejak bulan April dan Juli, yakni Am, It, Ma, L, I, Us, Ms.

" Bagi yang sudah ada SK PTDH, tidak menerima gaji dan bagi PNS yang sudah pensiun gaji pensiunnya juga tidak diberikan lagi," kata Nurbaiti.

Dijelaskan Nurbaiti satu dari tujuh PNS yang diberikan PTDH menepuh jalur hukum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penulis: Awijaya
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved