Lolos Kompetensi Capim KPK, Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli Diprediksi Calon Kuat Jadi Pimpinan KPK

"Padahal, di Polri sendiri ada direktorat tindak pidana korupsi yang bisa menjadi tempat mereka mengabdi dan berkiprah," paparNeta S Pane.

Bagaimana pun, lanjutnya, fenomena ini patut dicermati. Meski demikian, IPW berharap Pansel bersikap selektif terhadap figur-figur jenderal kepolisian.

Karena, bukan mustahil muncul polemik dari tempat mereka pernah bertugas, dulu maupun saat ini.

"Untuk itu, Pansel perlu mencari informasi ke tempat mereka pernah bertugas, terutama saat mereka menjabat sebagai Kapolda agar tidak terjadi salah pilih dalam proses selanjutnya," paparnya.

Keikutsertaan petahana, tambah Neta S Pane, juga patut dicermati, karena selama ini belum pernah ada petahana yang dua periode.

"Selain itu petahana yang ikut seleksi, tidak menunjukkan prestasi yang luar biasa, bahkan gagal menjaga soliditas KPK," ucap Neta S Pane menilai kinerja mereka.

Karena itu, kata dia, IPW berharap Pansel bisa mendapatkan figur pimpinan KPK yang mampu membawa perbaikan pada KPK.

"Misalnya 'jenis kelamin' institusi KPK harus diperjelas, apakah ia ASN atau bukan. Mengingat, KPK dibiayai negara, maka 'jenis kelamin' dan keberadaan pegawainya harus mengacu kepada UU ASN."

"Jika pegawai KPK mengacu ke UU ASN, wadah pegawai KPK harus dibubarkan. Sebab, ASN tidak mengenal Wadah Pegawai, tapi mengacu kepada Korpri," paparnya.

Perubahan terhadap KPK, katanya, harus segera dilakukan pimpinan baru, agar lembaga anti-rasuah itu tidak menjadi 'kerajaan sendiri' yang bertolak belakang dengan UU ASN.

"Pimpinan baru KPK harus mampu dan berani mendorong perubahan ini, sehingga sebagai pimpinan mereka tidak dikebiri pegawainya lewat Wadah Pegawai," beber Neta S Pane.

• Rosa Meldianti Ngacir Takut Ada Nikita Mirzani, Langsung Ajak Ibunya Keluar Studio saat Live di TV

• Dituding KDRT ke Dipo Latief, Nikita Mirzani Mendadak Bagikan Kabar Duka, Penyesalan pun Terungkap

• Awal Mula Nunung Pakai Narkoba Lagi Setelah 20 Tahun yang Lalu, Sampai Paksa Orang Ini Cari Barang

Sebelumnya, sebanyak 104 pendaftar calon pimpinan (Capim) KPK dinyatakan lolos dalam uji kompetensi pada Kamis (18/7/2019) lalu.

Dilansir dari Kompas.com, Sembilan jenderal Polri lolos uji kompetensi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Pengumuman itu disampaikan Panitia Seleksi Capim KPK di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/7/2019). "Unsur polisi aktif lolos 9 orang," kata Ketua pansel capim KPK Yenti Garnasih. Semula, ada 11 Jenderal aktif yang mendaftar capim KPK. Semuanya lolos seleksi administrasi. Namun, Wakapolda Jawa Barat Brigadir Jenderal Akhmad Wiyagus mengundurkan diri sebelum ujian kompetensi.

Sementara, yang tidak lolos yakni Direktur Diseminasi dan Publikasi Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Darmawan Sutawijaya. Sehingga, Jenderal Polri aktif yang lolos ke tahap selanjutnya tersisa 9 orang. Adapun total keseluruhan yang lolos uji kompetensi sebanyak 104 orang. Mereka yang lolos harus mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yakni tes psikologi. Tes itu akan digelar pada Minggu (28/7/2019) di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan.

"Peserta yang tidak hadir mengikuti psikotest dinyatakan gugur," tegas Yenti.

Berikut 9 jenderal aktif Polri yang lolos ke tahap selanjutnya:

Irjen Antam Novambar

Irjen Dharma Pongrekun

Brigjen M Iswandi Hari

Brigjen Bambang Sri Herwanto

Brigjen Agung Makbul

Irjen Juansih

Brigjen Sri Handayani

Irjen Firli Bahuri

Irjen Ike Edwin