Gubernur Sumsel Herman Deru Punya Rumus Jitu Perkecil Ketimpangan antara Jawa dan Sumatera

SRIPOKU.COM,PALEMBANG--Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah di kawasan Sumatera khususnya Sumsel diyakini bisa jadi modal untuk memperkecil ketimpangan antara pulau Sumatera dan Jawa.

Pernyataan tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel H. Herman Deru SH,MM saat membuka
acara Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto - Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) se Sumatera 2019, di Hotel The Zuri Transmart, Kamis (3/7).

" Saya sering diskusi dengan Gubernur se-Sumatera. Semua saya kenal dari Aceh sampai Lampung. Banyak yang kami bicarakan terutama soal arah kebijakan termasuk upaya-upaya kita agar tidak selamanya ketinggalan dengan pulau Jawa,"katanya.

• Gubernur Sumsel Herman Deru Minta Rumah Sakit di Sumsel Cepat Respon Melayani Kesehatan Masyarakat

• Link Live Streaming Arema FC vs Persipura Jayapura Liga 1 2019, Nonton Lewat HP

Selama Konreg PDRB-ISE tanggal 3-5 Juli, Gubernur berharap suasana Kota Palembang dan Sumsel dapat menginspirasi peserta Konreg untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan atau terobosan baru di bidang perekonomian khususnya dalam menghasilkan data statistik yang yabg akurat.

Sehingga berdasarkan data yang dihasilkan BPS, tersusun perencanaan pembangunan yang semakin terarah, tepat sasaran dengan tingkat keberhasilan yang diharapkan.

Dikatakannya, para pengguna data, baik dari kalangan pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat pada umumnya mengharapkan data statistik yang digunakan untuk menganalisis dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Data PDRB digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan suatu wilayah serta mengevaluasi kebijakan yang dibuat.

"Saya yakin melalui visi misi "Sumatera Selatan Maju untuk Semua " yang diimplementasikan dalam lima misi dan program yang berkesinambungan maka tujuan untuk meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan saling memberikan kontribusi yang optimal," tambah Herman Deru.

Dia berharap capaian program-program pembangunan di bidang perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan dapat tergambar dari hasil Sensus dan Survei yang dilakukan BPS.

"Data statistik harus dijadikan rujukan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan sehingga arah pembangunan menjadi tepat sasaran dan mencapai hasil seperti yang diharapkan. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik," jelasnya.

Namun lanjut Gubernur dalam kenyataan yang terjadi masih banyak dijumpai data statistik yang dikeluarkan berbagai sumber (instansillembaga) dengan hasil yang berbeda-beda untuk beberapa jenis data,

sehingga hal tersebut mengakibatkan kebingungan bagi para pengambil kebijakan dan perencana pembangunan di daerah dalam menentukan data mana yang akan dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi.

Untuk mengatasi Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres Rl) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan BPS Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan BPS Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada tanggal 19 Februari 2019 telah mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Menuju Sumatera Selatan SATU DATA.