Gubernur Sumsel Herman Deru Minta Rumah Sakit di Sumsel Cepat Respon Melayani Kesehatan Masyarakat

Herman Deru SH menekankan semua jajaran Rumah Sakit terutama di bawah naungan Pemprov Sumsel untuk mengutamakan cepat respon dalam melayani kesehatan

Tayang:
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Welly Hadinata
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Gubernur Sumsel Herman Deru yang foto bersama usai melantik lima anggota BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit) Provinsi Sumsel 2019-2022 di Graha Bapelkes Sumsel Jl Brigjen Dr H Noesmir Palembang, Kamis (4/7/2019). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU, COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel H Herman Deru SH menekankan semua jajaran Rumah Sakit terutama di bawah naungan Pemprov Sumsel untuk mengutamakan cepat respon dalam melayani kesehatan masyarakat.

"BPRS ini tugasnya sangat berat. Mengawasi roda pelayanan rumah sakit. Tinjauannya tentu bukan hanya peralatan, tapi tentang sikap juga. Manajemen baik, peralatan lengkap, sikap baik. Ada tiga pokok ini. Kalau bicara sikap itu cepat atau tidak melayani. Di TV cepat melayani kalau itu walikota.

Dimana perbedaannya dengan masyarakat biasa. Kalau saya mengutamakan cepatnya respon," ungkap Herman Deru saat melantik BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit) Provinsi Sumsel 2019-2022 di Graha Bapelkes Sumsel Jl Brigjen Dr H Noesmir Palembang, Kamis (4/7/2019).

Foto Jadul Tersebar, Begini Penampilan 6 Artis Ini Saat Masih Sekolah, Ada yang Berubah Drastis!

Selain Barbie Kumalasari, 6 Artis Ini Juga Berhasil Kuruskan Badan Secara Drastis, No 3 Turun 75 Kg

5 Komisoner KPU Palembang Jadi Terdakwa Jalani Sidang Perdana, Dipimpin Hakim Ketua Erma Suharti

Gubernur mengucapkan selamat atas dilantiknya para Ketua dan Anggota BPRS dan berpesan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Keberhasilan BPRS bukan menutup rumah sakit yang nakal. Tapi bagaimana membuat rumah sakit yang nakal itu menjadi baik. Syukur-syukur nanti semua akan menjadi lebih baik," kata Herman Deru.

Bahkan Herman Deru mengusulkan agar gaji para pengawasini dinaikkan karena menurutnya harus sebanding dengan tugas berat yang dipikul.

"Begitu bapak ibu naik ke mimbar pelantikan tadi. Saya tanya berapa gaji yang dilantik ini. Kata bu Lesty besar. Ketuanya Rp 7 juta. Anggotanya Rp 6 juta. Saya bilang itu masih kecil.

Tanggungjawabnya bukan hanya ke gubernur, tapi juga Tuhan. Saya bilang itu nanti perlu naikkan karena mereka ini mengawasi roda pelayanan rumah sakit," kata mantan Bupati OKU Timur dua periode.

Habiskan Rp 4 Miliar Untuk Ubah Penampilan Ini Wajah Asli Barbie Kumalasari Natural Kayak 20 Tahun

Inilah 7 Fakta Menarik Tsamara Amany Alatas yang Diisukan Calon Menteri Baru Jokowi

Harga Cabai di Sumsel Terus Melambung, Begini Tanggapan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel

HD mengingatkan saat ini sedang diberi kesempatan untuk memperbaiki dunia ini. Diakuinya tidak akan mampu tanpa sumbangsih pemikiran yang lainnya. Di luar sana biaya membedakan pelayanan.

"Yang saya maksud di sini cepat atau tidaknya pelayanan. Saya minta respon petugas medis. Jangan jadikan alasan pasien komplain di medsos.

Sekarang ini kalau mereka tidak suka, mereka buat di Medsos. Siapa yang kena, kita semua. Gubernur, walikota, bupati, para pemimpin rumah sakit, tenaga medis. Kalau saya mengutamakan cepatnya respon. Ada yang dipuji-puji. Swasta dari kebersihan.

Yang milik pemerintah lumutan. Apa kita tidak ada pemikiran untuk memperbaiki," ujarnya yang juga selaku Pembina BPRS Sumsel.

Ia juga menyinggung Kepres yang melarang daerah memberikan layanan non JKN. Pemerintah Derah tidak boleh kita membuat program sendiri.

"Persoalannya masyarakat kita tidak semuanya disiplin. Bayar pas lagi akan mendapatkan tindakan. Habis sakit tidak lagi bayar. Padahal di situ perlu subsidi silang. Mungkin kita kurang mensosialisasikan. Saya ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Kaya gratis, miskin gratis. Adilkah di situ?," pungkasnya.

VIdeo: Ikan Asin yang Nikmat, Populer dan Banyak Dijual di Indonesia No 4 Ternyata Harganya Selangit

Bangun Sinergi Pusat dan Daerah, Zonasi Pendidikan Butuh Perpres

Inilah Akibat Buruk Saat Mau Tidur Nyalakan Kipas Angin, Bangun Pagi Bisa Merasa Lelah

Sementara Kadinkes Provinsi Sumsel Dra Lesti Nurainy Apt MKes didampingi Sekdinkes dr H Trisnawarman MKes mengatakan BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit) 2019-2022 bertanggungjawab langsung di bawah gubernur tugasnya menegakkan hak dan kewajiban rumah sakit kepada pasien.

Kadinkes dan Gubernur juga menyerahkan sertifikat akreditasi RSUD Siti Fatimah dan RS Khusus Paru.

BPRS Sumsel dengan ketuanya Dr. H. Achmad Ridwan M.O, M.Sc. Selain itu ada empat anggotanya yakni Prof. Dr. Hardi Darmawan, MPH 82; TM, FRSTM, H. Bakaruddin Matcik, SH, MM, M.Kes, dr. Erwin Azmar, Sp.PD, dan dr. Hermalia Herlina, M.Kes.

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved