Berita Palembang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Palembang Batal Naik, Ketua DPRD Palembang Ungkap Alasannya

Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan mengungkapkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan Pemkot Palembang bakal dibatalkan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Palembang Batal Naik, Ketua DPRD Palembang Ungkap Alasannya
SRIPOKU.COM/YANDI TRIANSYAH
Puluhan massa aksi dari Aliansi Pemuda Peduli Palembang (AP3) meminta walikota Palembang membatalkan kebijakan menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Jumat (17/5/2019) di Kantor walikota Palembang Jalan Mardeka Palembang. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Yandi Triansyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan mengungkapkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan Pemkot Palembang bakal dibatalkan.

Menurut dia, pada pertengahan Juli mendatang Pemkot akan menarik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan akan menerbitkan ulang SPPT seusai dengan nominal terbaru dari nilai PBB yang akan dikeluarkan Pemkot Palembang.

"Ombusman datang menanyakan mengkroscek mengenai PBB yang dilakukan oleh Pemkot Palembang. Bocorannya SPPT PBB direvisi," kata Darmawan, Senin (1/7/2019) seusai rapat bersama dengan Ombudsman Perwakilan Sumsel dan Badan Pengelolaan Pajak Daerah di Kantor DPRD Kota Palembang Jalan Gubernur H Bastari Jakabaring Palembang.

Nanti Malam Gerhana Matahari Total, Inilah 5 Ritual Unik dari Berbagai Negara untuk Menyambutnya

Review Peyek Cetar Syahrini Heboh, Rp 200 Ribu/Toples Anak Kuliner Terkejut Saat Cicipi Rasanya

Tingkatkan Waspada Kebakaran Hutan dan Lahan

Namun nanti secara resmi dan teknisnya pembatalan atau revisi mengenai PBB ini  akan dilakukan Pemkot Palembang. Sebab Pemkot Palembang dalam hal ini masih menyelesaikan kajian yang sedang dilakukan.

"Pelaksanaannya paling lambat pertengahan Juli 2019 mendatang harus sudah direvisi nilai PBB nya," kata dia.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, Pemkot Palembang tidak pernah berkoordinasi mengenai kenaikan tersebut. Yang ada pihaknya koordinasi mengenai APBD yang bersumber dari PAD.

"Tidak ada koordinasi dengan kita mengenai kenaikan PBB ini," kata dia.

Darmawan mengatakan, kebijakan yang dibuat oleh walikota Palembang tidak populer. Sehingga menimbulkan dinamika di lapangan.

"Kalau sudah ada yang bayar kelebihannya di kembalikan. Tapi kami kira belum ada yang bayar karena deadline pelunasan September 2019," kata dia.

Bubar dari T2, Tiwi Eks T2 Ketahuan Lakukan Operasi di Wajah, Alasan Takut Penyakit Terungkap

Sindir Barbie Kumalasari di TV, Nikita Mirzani Tiba-tiba Bungkam di Luar Acara, Terungkap Alasannya

SPPT Ditarik Kembali, Akhirnya PBB Batal Naik, Pertengahan Juli Direvisi

Halaman
1234
Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved