Pemilu 2019
Mahfud MD Kiritik Kinerja KPU, Dinilai tak Profesional dan Menjadi Penyebab Kisruh di Masyarakat
Kinerja KPU (Komisi Pemilihan Umum), dinilai lambat dan tak profesional. Penilian ini merupakan kritik dari Mahfud MD.
Dirinya menegaskan seharusnya KPU memastikan anak buah IT harus benar-benar netral dan profesional.
"Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral.
KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral. Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi," tulisnya.
Diketahui sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, kesalahan entrydata C1 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) disebabkan karena human error, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (20/4/2019).
• Umi Pipik Peringatkan Erin Taulany Setelah Diduga Hina Capres Prabowo Gak Mungkinlah di Hack!
• Kumpulan Fakta Terkait Dugaan Terbongkarnya Kotak Suara di Banyumas oleh Ketua PPS
• Jangan Salah Nilai, Demi Karakter 4 Artis Ini Pura-pura Sombong, Aslinya Justru Sangat Dermawan!
Pramono menyebutkan, ada kesalahan terjadi pada entry lima buah C1 di lima TPS.
Kesalahan input data itu tersebar di lima provinsi yaitu Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur.
Pramono mengatakan, data yang salah akan segera diperbaiki.
Selanjutnya, tampilan pada Situng juga akan langsung dikoreksi.
Proses koreksi dilakukan oleh KPU kabupaten/kota setempat, lantaran pengunggahan scan C1 dan entry data dilakukan oleh KPU tiap daerah.
"Informasi kekeliruan atau ketidakakuratan itu nanti masuk di kami, itu langsung kami teruskan ke KPU masing-masing untuk dilakukan koreksi di tempatnya sana," ujar Pramono.
Fahri Hamzah Turut Bantu Pengaduan
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah juga melayangkan protes kepada sejumlah instansi yang berwenang dalam Pemilu 2019.
Dikutip TribunWow.com dari akun Twitternya, @fahrihamzah, Jumat (19/4/2019), Fahri meminta ketegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
Ia meminta agar instansi tersebut untuk tidak menganggap remeh kecurangan yang dilaporkan masyarakat melalui foto dan video.
Selain itu, hal yang tidak dilaporkan masyarakat, ia juga meminta untuk diusut serius.