Breaking News:

Pemilu 2019

Tim BPD Sumsel, Prabowo - Sandi Minta KPU Jelaskan Kekurangan Surat Suara Calon Presiden

Pihak Prabowo-Sandi minta penjelasan KPU terkait kurangnya surat suara calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019.

Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Tarso
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan DR Budiarto Marsul MSi, Wakil Ketua Ir H Sujarwoto, Ketua Harian BPD Sumsel Habib Mahdi Muhammad Syahab, Ustadz Drs H Solihin Hasibuan, Perwakilan Azzaatis dan Ulama Donny Meilano, Tim Advokasi BPD Prabowo Sandi Sumsel M Ridwan Saiman SH MH, Sri Wahyuni. 

Laporan wartawan sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Sumsel meminta KPU Sumsel menjelaskan kepada masyarakat, terhadap penyebab terjadinya kekurangan surat suara calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat mencoblos dalam jumlah yang signifikan.

Ketua Harian BPD Sumsel Habib Mahdi Muhammad Syahab menyatakan perlu penjelasan dari penyelenggara pemilu terkait Pileg dan Pilpres harus jadi catatan semua pihak terkait dengan proses pemungutan suara mendapati banyak TPS yang mengalami kekurangan surat suara.

"Ini menunjukkan betapa teknis penyelenggara pemilu di Sumsel ada kekurangan. Ini menjadi tanggungjawab KPU yang diamanati UU. Ini bukan kebetulan. Bahkan ada TPS baru nyoblos hari ini. Ini memilukan dengan anggaran fantastis 25 Triliyun Rupiah. Mestinya pesta demokrasi ini sudah bisa dilaksanakan secara profesional. Tim advokasi kita sudah melapor ke Bawaslu seperti di Muba sudah ada yang tercoblos. Kotak Suara Pilpres tidak digembok. Ini menentukan nasib bangsa NKRI kedepan. Kotaknya sudah pakai kardus hanya diikat tali. Sementara kotak suara lainnya ada gemboknya. Pemikiran masyarakat jadi ada hal di balik ini semua," ungkap Habib Mahdi Muhammad Syahab didampingi Ketua Dewan Penasehat BPD DR Budiarto Marsul MSi, Wakil Ketua Ir H Sujarwoto, Ustadz Drs H Solihin Hasibuan, Perwakilan Azzaatis dan Ulama Donny Meilano, Tim Advokasi BPD Prabowo Sandi Sumsel M Ridwan Saiman SH MH, Sri Wahyuni pada konfrensi pers, Kamis (18/4/2019).

Habib Mahdi sebagai bagian dari masyarakat dan Tim Prabowo Sandi menyatakan kecewa. Mengajak relawan untuk terus mengumpulkan bahan. Ini bisa dilaporkan ke DKPP. Semoga KPU bisa memberikan penjelasan. Kepada masyarakat untuk menjelaskan.

Koordinator Advokasi BPD Prabowo-Sandi Sumsel, M Ridwan Saiman, SH, MH menerangkan, pihaknya kecewa atas maraknya kesalahan dan kekeliruan dalam teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sumsel, berupa kekurangan surat suara calon presiden dan form C1 di banyak TPS.

“Bahwa sangat sulit untuk menyatakan kesalahan dan kekeliruan-keliruan tersebut sebagai suatu kelalaian, mengingat semua logistik pemilu berupa surat suara dan formulir C kesemuanya sudah bisa diperhitungkan sejak lama,” terang Ridwan.

Kasus Penemuan Mayat Ibu dan Anaknya Bersimbah Darah di Kontrakan Jalan Swakarya IT I Palembang

445 TPS di Empat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Bakal Menggelar Pemilu Susulan

Pemilu 2019 Berjalan Lancar, Muhammadiyah Desak Penyelenggara Profesional, Jujur dan Transparan

Ridwan Saiman yang juga Ketua DPD PKS Kota Palembang itu melanjutkan, pihaknya sulit untuk memaklumi kesalahan-kesalahan tersebut sebagai suatu kelalaian. Mengingat sejak awal secara sederhana semua pihak sudah bisa memperhitungkan Provinsi Sumsel adalah basis suara Calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo – Sandi, sehingga kesalahan-kesalahan teknis penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif tersebut sangat merugikan Calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo – Sandi.

“Untuk itu, kami memerintahkan seluruh kader partai koalisi maupun relawan Prabowo – Sandi untuk mengumpulkan fakta-fakta pelanggaran dan kesalahan-kesalahan teknis penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif tersebut, agar kemudian dapat menjadi bahan dan bukti laporan pelanggaran dan pidana Pemilu kepada pihak berwajib dan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

Sementara, Ketua Dewan Penasehat BPD Prabowo – Sandi Sumsel, DR Budiarto Marsul MSi menuturkan, ini merupakan sikap mereka setelah mendapatkan hasil dari bekeliling kota Palembang pascapemilu.

“Makanya kami perlu mempertanyakan dan penjelasan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Sumsel. Kami terus mengumpulkan data-data daerah mana saja yang mengalami kekurangan itu. Kemudian mengambil langkah-langkah dan melaporkan ke Bawaslu, agar diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-udangan,” tuturnya.

Perwakilan Azzaatis dan Ulama Donny Meilano menyikapi apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai UU. Distribusi Surat Suara mestinya dilebihkan. Ini malah kekurangan banyak. Kita tidak main-main. Ustadz dan para habaib akan menelusuri ini.

"Harusnya ini diclearkan dulu, bukan dilanjutkan terus. Di Sumsel kita optimis menang. Tapi target kita 70 persen berkurang lantaran surat suaranya kurang. Bahkan hari ini baru ada pelaksaan pencoblosan. Mohon agar DKPP dan Bawaslu menyikapi dengan tegas," kata Donny.

Ketua KPU Sumsel Dra Kelly Mariana menyatakan tidak masalah lembaganya dikritik dan dilaporkan ke DKPP. Ia mengatakan pihaknya sudah berusaha melaksanakan tugas sesuai prosedur dan prinsip-prinsip KPU.

"Tidak masalah ada yang mau menggugat ketidakprofesionalan seperti ketidaktelitian di daerah walaupun itu kesalahan percetakan. Soal keterlambatan itu siapa yang menginginkan hal itu terjadi. Tidak ada yang bisa memperkirakan. Secara umum di Sumsel Pemilu sudah berjalan lancar, kondusif," kata Kelly. (Abdul Hafiz)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved