Warga Muara Lawai Menggelar Demo Tolak Keberadaan Terminal Batubara

Laporan Wartawan Sripoku.com, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM,---Sebagian besar warga Kampung IV, Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, secara spontanitas menggelar demo menolak keberadaan terminal batubara PT Baguskuning Bima Persada (BBP).

Pasalnya selain akan merusak lingkungan juga akan mengancam kesehatan serta mata pencarian masyarakat di sekitar Terminal Batubara PT BBP tepatnya dikampung IV, Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Kamis (12/4/2019).

Dari informasi yang berhasil di lapangan, kejadian yang tidak diduga-duga tersebut berawal ketika Gubenur Sumsel H Herman Deru datang ke Lahat dengan tujuan untuk meresmikan terminal barubara milik PT BBP sekaligus secara perdana melepas angkutan batubara menggunakan perahu tongkang dengan menggunakan transportasi Sungai Lematang.

• Siapkan Tongkang PT Batubara Mandiri Siap Angkut Batubara Lewat Sungai

Namun diduga dalam proses perizinan operasional tersebut masyarakat sekitar perusahaan tidak tahu dan dilibatkan, padahal sebelumnya warga sudah beberapa kali meminta perusahaan untuk tidak menjadikan lahan tersebut stok file, namun ternyata menjadi terminal batubara. Karena merasa dipermainkan oleh perusahaan, akhirnya puluhan warga setempat terutama yang tempat tinggalnya sangat dekat dengan terminal batubara menggelar demo bertepatan pada saat Gubernur Sumsel tiba dilokasi untuk meresmikannya.

• Selama Januari-Februari 2019, Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Lakalantas di OKU Timur

• Baru Saja Menikah, Wanita ini Kaget Mantan Suaminya Datang Memohon Kembali dengan Gaun Pengantin

Menurut Koordinator Demo Gofi (45) warga Desa Muara Lawai, bahwa sebelum dibuat stock file, pihaknya sudah beberapa kali melaporkan perihal keluhan tersebut, namun sepertinya tidak digubris. Bahkan pada pertemuan dirumah Kadus, pihak perusahaan menawarkan beberapa kemudahan ke warga seperti akan membuatkan PDAM untuk air bersih, memberikan pekerjaan catering, membuatkan warga BPJS terutama yang terkena dampak operasional perusahaan, akan menyerap tenaga kerja lokal sekitar perusahaan, dan lain-lain, namun pihaknya belum mau menerimanya karena warga intinya minta perusahaan tidak melakukan aktifitas angkutan batubara. Sebab selain debu, juga membuat rumah tempat tinggal kotor, sungai kotor, bising, udara tercemar dan sebagainya.

• VIDEO EKSLUSIF Dialog Ustad Abdul Somad dan Prabowo Subianto, Tonton Videonya Disini Bisa dari HP

• Diwakili Lury, Alex Noerdin Bagikan 1260 Sertifikat Bertandatangan Ronaldinho untuk Anak Usia Dini

"Saya membuka usaha warung makan, jika debu batubara berterbangan ke warungnya, pembeli tidak mau makan lagi karena kotor," tegasnya.

Hal senada dikatakan Indrawati (45) warga setempat, dahulu kita mendapatkan informasi hanya untuk pool mobil, kemudian berubah untuk stok file, dan hari ini, baru diketahui menjadi terminal batubara dan Gubernur Sumsel akan datang. Karena baru tahu maka kami secara spontan melakukan demo didepan pintu keluar masuk perusahaan. Awalnya kami dilarang bertemu dengan Gubernur, tetapi akhirnya Gubernur menemui kami dan berjanji akan mengkaji ulang izin operasional perusahaan tersebut jika memang masih bermasalah.

"Kami juga heran, kami merasa tidak pernah memberikan izin dan persetujuan, namun tiba-tiba pihak perusahaan telah mengantongi izin. Bahkan Kadus, Kades dan instansi terkait lainnya mengaku tidak tahu dan dilibatkan," tukasnya.

• Blusukan Ke OKU Selatan Herman Deru Ajak Petani Perbaiki Mutu Kopi

• Supir Kijang Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Tabrakan Mahasiswa Unsri di Indralaya Ogan Ilir

Ditambahkan Astenti (37) meski pihak perusahaan mengangkut dengan tongkang melalui Sungai Lematang, namun siapa yang menjamin batubara tidak tumpah ke sungai, padahal air Lematang adalah bahan baku PDAM Muaraenim dan masih digunakan masyarakat untuk MCK.

Ketika dikonfirmasi ke Direktur Umum PT BBP Adi Darman, mengaku jika pihaknya berusaha karena sudah memiliki izin dari pemerintah. Mengenai keluhan dan tuntutan warga memang ada, dan sedang dalam tahap musyawarah. Untuk sosialisasi, pihaknya telah melakukannya beberapa kali dan itu dibuktikan dengan dokumen yang ada.

"Jika tidak ada halangan, besok (Jumat) akan ada pertemuan untuk membahas masalah tersebut," ujarnya singkat.(ari)