Wagub Sumsel Mawardi Yahya Anjurkan Audit Swarna Dwipa. Uang Cash Perusahaan Hanya Rp 1 Miliar

PALEMBANG - Direktur baru PD. Perhotelan Swarna Dwipa, Rebo Iskandar melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya di ruang tamu Wakil Gubernur, Jumat (9/11).

Moment ini dimanfaatkan Rebo dan rombongannya untuk curhat soal PR yang ditinggalkan direktur Swarna Dwipa sebelumnya.

Diakui Rebo, selama 19 hari dirinya menjabat di PD Swarna Dwipa, peninggalan lama uang real tak sampai dari Rp1 miliar.

Menurutnya, hal itu tidak masuk akal bila dievaluasi, karena aset Swarna Dwipa yang mencapai kurang lebih Rp1 triliun namun uang operasionalnya kurang dari Rp1 miliar.

"Jujur saya katakan, untuk bayar gaji pun kami kewalahan, saya khawatir kalo tidak dibayar ini akan jadi gejolak di karyawan. PBB dari hotel pun sampai sekarang belum terbayarkan karena uang operasionalnya kurang memadai, dan kami harus putar otak mengatasinya." jelas Rebo.

Lebih jauh dijelaskan Rebo, sebenarnya dana bukan tidak ada, akan tetapi sudah terpakai untuk membayar uang muka (DP) pada pekerjaan besar yang dilaksanakan direksi sebelumnya.

"Menurut evaluasi internal kami, ada dana yg terpakai dengan pihak ke-3 oleh direksi lama. Bila dana ini tidak terpakai akan mudah untuk membayar 6 bulan ke depan," tuturnya.

Menanggapi hal ini, Wagub meminta untuk semua memahami kondisi karena saat ini sedang masa transisi kepemimpinan.

Ia juga tak ingin terburu-buru dan harus mempelajari hal ini lebih dalam, serta harus mengevaluasi dari berbagai aspek.

"Sebelum saya memberikan solusi, saya ingin semuanya memahami kondisi sumsel karena ada pergantian pimpinan. Tentunya untuk melangkah ke depan tidak akan mungkin melangkah sembarangan, apabila ceroboh tidak akan mungkin nanti semua masalah hasilnya akan baik." jelasnya saat memimpin rapat.

Lebih jauh Mawardi Yahya juga sempat menanyakan kejelasan apa yang menjadi akar masalah, agar dapat disimpulkan dan menjadi hasil untuk kami bertindak.

"Tidak akan mungkin kepempinan baru akan melanjutkan program yang lama bila tidak tahu betul apa permasalahannya, siapa pun pimpinannya, siapapun orangnya. Kami ingin tau apa masalahnya apa kekurangannya, baru kita cari solusi." tegasnya.

Seperti diketahui pemegang saham PD. Swarna Dwipa adalah Pemprov Sumsel. Hanya saja dalam beberapa waktu, Direksi lama melangkah dan mengikat kontrak pada pihak ke-3 tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang saham.

"Bila tanpa sepengetahuan pemegang saham, berarti itu tanggung jawab full dari manajemen Swarna Dwipa. Contohnya saja, apabila anak kita berhutang tanpa sepengetahuan orang tua, yang wajib membayar tetap anak tersebut tetapi bila anak itu berhutang dengan persetujuan orang tua, berarti orang tua juga dapat bertanggung jawab atas itu." Jelasnya.

Terkait hal itu Mawardi Yahya meminta kepada manajemen Swarna Dwipa untuk mengaudit secara keseluruhan dan bekerja sama dengan BPKP.