Breaking News:

Berita Palembang

Tim Advokasi Harno-Fitri tak Gentar, Yakin Gugatan Pilkada Kota Palembang Ditolak

Meski sidang lanjutan dengan agenda pemaparan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon akan dilakukan pada 1 Agustus mendatang,

Penulis: Rangga Erfizal | Editor: pairat
Dok.Sripoku.com
Harnojoyo dikediamannya. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rangga Erfizal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-- Meski sidang lanjutan dengan agenda pemaparan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon akan dilakukan pada 1 Agustus mendatang, tidak membuat gentar tim Advokasi Harno-Fitri.

Pasalnya, tim advokasi pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 yakin bukti-bukti tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Advokasi paslon Harno-Fitri, Muhammad Jamil SH menanggapi gugatan perkara Nomor : 25/PHP.KOT-XVI/2018, dalam perkara sengketa Pilkada Walikota Palembang antara paslon Sarimuda-Abdul Rozak terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang di MK.

"Kami yakin Permohonan paslon Nomor 2 Sarimuda-Abdul Rozak ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), karena sudah melampaui masa tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam PMK No, 5/2017," beber Muhammad Jamil SH, Sabtu (28/07/2018).

Keyakinan tersebut didasari oleh beberapa syarat yang tidak dipenuhi oleh Paslon nomor urut 2. Menurut Jamil ambang batas gugatan sudah melampaui masa tenggang waktu sebagaimana PMK No, 5/2017 dan juga melampaui batas ambang persentase  kemenangan paslon Nomor urut 1 yang lebih dari 8 %, serta permohonan mereka juga  kabur (abscurlibel).

"Oleh karena itu kami yakin Majelis Hakim akan mendismissal atau menolak dan tidak akan melanjutkan persidangan pada pokok perkara. Selain itu mengapa kabur karena mereka bingung dengan permohonan mereka sendiri, yaitu antara tuntutan PSU atau diskualifikasi,” ujarnya.

Baca:

Dipastikan Mundur, Rahmad Darmawan Pamit Baik-baik Meski Masih Tersisa 18 Bulan Lagi

Harga Mati Sriwijaya FC Menang Hari Ini, Yu Hyun Koo Marah Teriak Tunjukkan SFC Masih Ada

Sophuan Yusfiansyah SH dari tim advokasi KPU Kota Palembang mengungkapkan hal senada, menurutnya permohonan paslon Sarimuda-Rozak telah melewati ambang batas ketentuan yakni 3 hari setelah pleno penetapan hasil oleh KPU Kota Palembang.

"Sesuai aturan, sanggahan atau keberatan pemohon harus disampaikan maksimal 3 hari sejak penetapan rekapitulasi oleh KPU Kota Palembang. Artinya jika penetapan rekapitulasi tanggal 4 Juli mereka harus menyampaikan tanggal 7 Juli. Pemohon baru menyampaikan permohonan tanggal 9 Juli 2018," ujarnya.

Merujuk adanya aturan perundangan  pihak pengacara KPU Kota Palembang berkeyakinan memenangkan perkara No. Perkara Nomor:  25/PHP.KOT-XV/2018 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor Urut 2.

"Berdasarkan aturan  jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai ambang batas sehingga dapat mengajukan permohonan adalah 0,5% x 757.156 (total suara sah) sama dengan 3.786 suara, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah 351.240-286.027 = 65.215suara," ujarnya.

Dengan demikian menurut Sofhuan Yusfiansyah  pemohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK No. 5 tahun 2017 atau Pasal 8 PMK 6 tahun 2017 dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tahun 2018. Sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. (*)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved