Berita Palembang

Banyak Reklame Tergusur Proyek Pembangunan, Capaian PAD Reklame Palembang 102,89 Persen

"Banyaknya reklame dicopot tidak membuat PAD jeblok. Kuncinya semua harus sungguh-sungguh," ungkap Shinta Raharja

Banyak Reklame Tergusur Proyek Pembangunan, Capaian PAD Reklame Palembang 102,89 Persen
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Plang reklame yang terlihat kosong di Simpang 5 Kampus Palembang. 

"Saya kira tidak berdampak ke PAD Kota. Kita tetap optimis. Jelas mengurangi. Tapi kita jangan cengeng. Ini dampak pembangunan. Kita bisa gali yang lain. Mengoptimalkan yang lain," ujarnya.

Terkait dengan pembongkaran reklame akibat dampak pembangunan LRT, ia mengimbau agar pelaku usaha yang terimbas ini bisa disiapkan tempat pengganti areal pemasangan reklame.

"Sebagai himbauan, alangkah baiknya pelaku usaha itu disiapkan tempat pengganti. Jadi tetap diimbangi dengan PAD bidang pajak itu," imbaunya.

Baca: Polresta dan Bhayangkari cabang Palembang Bag-bagi Takjil di Empat Lokasi

Sebelumnya, anggota DPRD Sumsel Komisi IV Ir H Zulfikri Kadir yang menerima pengaduan dari Forum Pemilik Media Reklame Palembang meminta pihak terkait untuk mengganti kerugian pelaku usaha pemasang reklame yang digusur pembangunan LRT.

Dijelaskan Yayul begitu Zulfikri Kadir biasa disapa, yang terkena ada 11 perusahaan.

Perusahaan itu meliputi CV Panca Begawan, CV Dacis, Tri Media Advertesing, Network Armas Artindo, Devis Jaya, PT Prima Prosindo, CV Dimas Prasetya, CV Citra Sriwijaya, CV Anggrek Advertising, PT Admonrial Tri Tunggal Perkasa, PT Hajon Multi Media Advertindo.

"Tidak ada titik terang. Padahal rapat dengan komisi IV sudah dua kali. Yang mana peserta rapat itu Walikota diwakili Dinas Tata Kota 3 orang, Wakita Karya 4 orang diketuai Bambang P, Dishubkominfo, BPKAD Kota Palembang, dan dinas yang terkait dengan proyek LRT," kata Yayul yang juga anggota Fraksi PDIP Sumsel.

Dikatakannya, ada surat perintah dari Waskita Karya untuk membongkar. Ada kesepakatan hasil rapat dengar pendapat bahwa yang terkena pembongkaran 151 titik reklame yang telah diaepakati. Berdasarkan survei tata kota dan Waskita Karya.

"Paling tidak ganti kerugian material ini dulu belum jelas. Apalagi untuk relokasi itu yang punyi wilayah Walikota. Izin yang mengeluarkan Walikota itu tim terpadu 9 SKPD."

"Pemutusan kontrak, relokasi belum ada. Sewa tempat dengan pemilik tanah," kata Yayul yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palembang.

Baca: Imigrasi Palembang Waspadai Daerah Perairan Sebagai Pintu Masuk WNA ke Sumsel

Halaman
123
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved