Berita Palembang

Banyak Reklame Tergusur Proyek Pembangunan, Capaian PAD Reklame Palembang 102,89 Persen

"Banyaknya reklame dicopot tidak membuat PAD jeblok. Kuncinya semua harus sungguh-sungguh," ungkap Shinta Raharja

Banyak Reklame Tergusur Proyek Pembangunan, Capaian PAD Reklame Palembang 102,89 Persen
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Plang reklame yang terlihat kosong di Simpang 5 Kampus Palembang. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang H Shinta Raharja SH SE membuktikan capaian PAD dari reklame tetap memberikan hasil meski banyak reklame tergusur oleh proyek pembangunan seperti LRT sejak 2016 lalu.

"Banyaknya reklame dicopot tidak membuat PAD jeblok. Kuncinya semua harus sungguh-sungguh," ungkap Shinta Raharja kepada Sripoku.com, Kamis (24/5/2018).

Menurut Shinta, upaya yang dilakukanmya dengan mengoptimalkan WP (wajib pajak) yang selama ini terlalaikan untuk dilakukan pengintensifan.

Baca: Bank Milik Pemkot Palembang Ini Targetkan Berikan Bantuan Pinjaman 4 Ribu UMKM

"Seperti utang yang nunggak. Memvalidkan kembali yang sudah melunasi pajak. Kecil seperti papan toko, neon box dioptimalkan. Capaian reklame Rp 18.113.700.817 atau 102,89 persen dari target Rp 17.605.000.000 pada 2017. Sampai Mei 2018 capai 32,83 persen," jelas mantan Asisten 1 Setda Pemkot Palembang.

Seperti diberitakan Sripoku.com sebelumnya, pembongkaran reklame dampak pembangunan LRT diakui Pemerintah Kota Palembang berdampak berkurangnya pemasukan PAD sebesar Rp 4 Miliar.

"Untuk tahun ini di pajak itu memang target PAD Rp 16,5 M. Sudah capaian sekarang ini Rp 11,2 M. Dengan adanya itu (Pembongkaran reklame dampak pembangunan LRT), banyak billboard tidak bisa dilakukan pemungutan yang mestinya dilunasi. Potensi setahun ini hilang Rp 4 M," aku H Shinta Raharja, Rabu (21/9/2016) lalu.

Baca: Berburu Takjil Ramadan di Masjid Agung SMB II Palembang

Meski demikian, Pemerintah Kota Palembang tetap optimis bisa mengoptimalkan penagihan penunggakan.

"Tetapi Dispenda Kota Palembang tetap optimis mengintensifkan penagihan penunggakan yang belum digali secara optimal sehingga target PAD pajak Rp 16,5 M ini bisa dicapai," terang Shinta.

Meski berpengaruh, namun ia menyebut pihaknya jangan cengeng karena ini merupakan konsekuensi pembangunan.

"Saya kira tidak berdampak ke PAD Kota. Kita tetap optimis. Jelas mengurangi. Tapi kita jangan cengeng. Ini dampak pembangunan. Kita bisa gali yang lain. Mengoptimalkan yang lain," ujarnya.

Terkait dengan pembongkaran reklame akibat dampak pembangunan LRT, ia mengimbau agar pelaku usaha yang terimbas ini bisa disiapkan tempat pengganti areal pemasangan reklame.

"Sebagai himbauan, alangkah baiknya pelaku usaha itu disiapkan tempat pengganti. Jadi tetap diimbangi dengan PAD bidang pajak itu," imbaunya.

Baca: Polresta dan Bhayangkari cabang Palembang Bag-bagi Takjil di Empat Lokasi

Sebelumnya, anggota DPRD Sumsel Komisi IV Ir H Zulfikri Kadir yang menerima pengaduan dari Forum Pemilik Media Reklame Palembang meminta pihak terkait untuk mengganti kerugian pelaku usaha pemasang reklame yang digusur pembangunan LRT.

Dijelaskan Yayul begitu Zulfikri Kadir biasa disapa, yang terkena ada 11 perusahaan.

Perusahaan itu meliputi CV Panca Begawan, CV Dacis, Tri Media Advertesing, Network Armas Artindo, Devis Jaya, PT Prima Prosindo, CV Dimas Prasetya, CV Citra Sriwijaya, CV Anggrek Advertising, PT Admonrial Tri Tunggal Perkasa, PT Hajon Multi Media Advertindo.

"Tidak ada titik terang. Padahal rapat dengan komisi IV sudah dua kali. Yang mana peserta rapat itu Walikota diwakili Dinas Tata Kota 3 orang, Wakita Karya 4 orang diketuai Bambang P, Dishubkominfo, BPKAD Kota Palembang, dan dinas yang terkait dengan proyek LRT," kata Yayul yang juga anggota Fraksi PDIP Sumsel.

Dikatakannya, ada surat perintah dari Waskita Karya untuk membongkar. Ada kesepakatan hasil rapat dengar pendapat bahwa yang terkena pembongkaran 151 titik reklame yang telah diaepakati. Berdasarkan survei tata kota dan Waskita Karya.

"Paling tidak ganti kerugian material ini dulu belum jelas. Apalagi untuk relokasi itu yang punyi wilayah Walikota. Izin yang mengeluarkan Walikota itu tim terpadu 9 SKPD."

"Pemutusan kontrak, relokasi belum ada. Sewa tempat dengan pemilik tanah," kata Yayul yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palembang.

Baca: Imigrasi Palembang Waspadai Daerah Perairan Sebagai Pintu Masuk WNA ke Sumsel

Diakuinya sebetulnya pemasukan PAD dari reklame ini pada 2015 sebesar Rp 16,5 M. Melampaui target Rp 12,5 lebih M. Target 2016 Rp 16,5 M.

"Rapat rerakhir April 2016. Hasil rapat inventarisir titik diajukan ke Jakarta."

"Apakah include dalam penggusuran Waskita Karya atau Departemen. Yang mensahkan ganti rugi itu BPKP. Korban reklame ini menuntut Rp 50 miliar."

"Di luar 151 titik, juga Videotron milik Dimas Prasetya Jl Kapten A Rivai diminta bongkar oleh Waskita Karya. Padahal di luar yang diaepakati selama ini. Tahu-tahu diminta bongkar," tegasnya.

Sementara Marco Sulistiyo Kepala LRT Zona 4 dari PT Waskita Karya yang dikonfirmasi mengatakan tidak ada tidak lanjut lainnya.

"Gak ada tindak lanjut. Kami sesuai dengan rapat, siap membongkar dan mengembalikan workshop advertising. Kita bantu ngebongkar dan ngrim ke gudang mereka," kata Marco.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved