Pegawai Pemkot Malas Parkir di Kantong Parkir akan Ditindak Tegas

"Kami minta agar Dishub mengatasi masalah ini, siapa yang mengambil bayaran ini laporkan ke kami," kata Harobin.

Pegawai Pemkot Malas Parkir di Kantong Parkir akan Ditindak Tegas
SRIPOKU.COM/WELLY HADINATA
Sekda Kota Palembang Harobin Mastofa 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sejak diterapkan sistem kantong parkir untuk pegawai Pemkot Palembang, masih banyak pegawai yang enggan memarkirkan kendaraannya di kantong parkir.

Masih ada saja yang parkir di kawasan kantor sepanjang Jalan Merdeka.

Sekertaris Daerah Kota Palembang, Harobin Mastofa, usai Rapat Penataan Parkir di BKB dan Lingkungan Pemkot, Jumat (2/3) mengatakan, setelah dievaluasi masih banyak pegawai yang memarkirkan kendaraan di lingkungan kantor di Jl Merdeka, padahal sudah disiapkan kantong parkir.

"Yang boleh parkir di sekitar kantor ini hanya kepada dinas dan sekertaris, sedangkan kabid dan pegawai lainnya harus parkir di kantong parkir. Nanti akan kami cek ke lapangan, kalau masih ada yang melanggar, maka kami perintahkan agar Dishub melakukan tilang, dengan mengunci kendaraan yang masih melanggar ini," ujarnya.

Harobin juga mengatakan, shuttle bus yang sudah disiapkan juga jarang sekali penuh.

"Setiap harinya hanya ada 7 penumpang paling banyak. Tapi kami minta ke SP2J agar shuttle bus ini tetap berjalan, mudah-mudahan ke depannya agar penuh," ujarnya.

Adapun permasalahan lain yang menyebabkan pegawai pemkot enggan parkir di kantong parkir ini karena ditarik bayaran oleh oknum tertentu.

"Kami minta agar dishub mengatasi masalah ini, siapa yang mengambil bayaran ini laporkan ke kami, sekalipun itu adalah oknum anggota," ujarnya.

Sementara itu, untuk penataan parkir di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) akan diterapkan one gate system. Saat ini masih dalam tahap pembahasan dititik mana yang akan dibuat pintu masuknya.

Karena sebelum masuk kawasan ini ada lampu merah, jika tidak ditentukan secara cermat akan menyebabkan penumpukan kendaraan.

"Saat ini kami juga sudah menunjuk investor untuk pembuatan one gate system ini. Namun untuk tarif parkir belum ditetapkan, mereka kemarin mintanya tarif progresif. Nanti itu ada hitungannya lagi. Tapi untuk pegawai Pemkot harus gratis, nanti akan dipasang stiker di kendaraan pegawai Pemkot," ujarnya.

Sekda mengatakan, untuk penerapan sistem parkir ini, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan RS AK Ganie.

"Kami meminta ke RS Ak Ganie, sayap kanan Monpera silakan dipakai untuk kepentingan RS AK Ganie, bukan untuk yang berjualan makanan di kawasan itu. Selain itu, PUPR juga sudah menyiapkan jalan selebar 1.7 meter lahan di belakang Monpera," ujarnya.(cr5)

Penulis: Siti Olisa
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved