Puan Maharani: Perpres Defisit BPJS Kesehatan Masih Dikaji

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani menyatakan rencana dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) pengendalian defisit BPJS Kesehatan masih akan dikaji.

"Perpres ini masih dikaji dulu bagaimana tindaklanjutnya dan opsi-opsi apa yang kemudian yang akan dimunculkan. Karena kita tidak mau nanti jadi beban masyarakat dan pelayanan kesehatannya nggak bisa ditingkatkan," ungkap Puan Maharani didampingi Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menghadiri Rapat Arahan Strategis Nasional (Rasnas) BPJS Kesehatan Tahun 2017 dengan tema “Meningkatkan Kesinambungan Program JKN-KIS Menuju Cakupan Semesta melalui Keberlangsungan Finansial dan Kepuasan Peserta” di Ballroom 2 Lantai 1 Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (25/1/2017).

Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengakui soal defisit BPJS Kesehatan sudah menjadi perhatian pusat.

Menurut mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI ini, banyak hal yang harus dilakukan opsi-opsi sedang dikaji.

Kemudian bagaimana integrasi daerah ke pusatpun akan membantu salah satu solusi yang menjadi opsi untuk segera mengurangi defisit yang ada di BPJS.

"Saya harap Rakernas ini kali ini menghasilkan hal-hal solutif berkaitan bukan hanya bagaimana memberikan pelayanan, dan pemanfaatan kesehatan bagi masyarakat.

Namun juga bagaimana mendapatkan satu hal beberapa opsi dalam masalah defisit yang dialami BPJS.

Solusi kongkrit defisit BPJS. Direncanakan akan keluar Perpres dengan dalian defisit BPJS.

Tapi, opsinya seperti apa? Kami sedang menugaskan Pak Dirut BPJS untuk memberikan opsi-opsi aktuaria hitungan-hitungan apa saja tanpa membebankan rakyat kemudian memberikan solusi yang memang mengurangi defisit BPJS.

Ini tentu saja sedang kita kaji secara hati-hati," terang cucu sang Proklamator, Ir Soekarno.

Puan menyebut, beberapa waktu lalu pemerintah melaunching gerakan masyarakat hidup sehat.

Itu salah satu hal juga untuk mengurangi membeludaknya pasien yang sakit datang ke rumah sakit.

Bukan pemerintah mengurangi manfaat dari BPJS atau pelayanannya.

"Lebih baik kita melakukan promotif atau preventif dalam artian menjaga kesehatan itu lebih penting daripada sakit dan berobat. Jadi memang yang sakitnya ini yang ingin kita kurangi, namun pelayanan kesehatannya kita tingkatkan," katanya.

Keputusan mengenai rencana penerbitan perpres tersebut diambil dalam Rapat Terbatas tentang Pembiayaan BPJS Kesehatan akhir tahun lalu.