Marwan Jafar Prihatin Melihat Kondisi Lingkungan dari Udara
Salah satu menteri kabinet kerja Jokowi ini merasa khawatir dengan kondisi lingkungan yang kerap dilihatnya.
Penulis: Welly Hadinata | Editor: Tarso
lihat foto
SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar, memberikan kesaksian terhadap rusaknya lingkungan di wilayah Indonesia. Bahkan salah satu menteri kabinet kerja Jokowi ini merasa khawatir dengan kondisi lingkungan yang kerap dilihatnya.
"Papua harus dijaga, kalau tidak bisa remuk. Seperti di Batam, kalau dilihat dari udara ngeri benar, sangat ngeri sekali. Bahkan di Riau ada pulau yang hilang. Ini memang harus bersinergi dengan pemerintah dan gerakan masyarakat," ujar Marwan Jafar, dalam kata sambutannya pada pembukaan Pekan Nasional Lingkungan Hidup Indonesia (PNLHI) XII di Gedung Dinning Hall Wisma Atlet, Jakabaring, Senin (25/4).
Dikatakannya, banyak persoalan yang terjadi sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Seperti banyaknya peraturan yang tumpang tindih mengenai pertambangan dan kehutanan. Sehingga perlu adanya dorongan payung hukum untuk regulasi terhadap kerusakan lingkungan.
Di Indonesia terdapat 74.745 desa yang menjadi potensi resiko kerusakan lingkungan dan tentunya akan dirasakan masyarakat desa. Maka itu organisasi masyarkat sipil diharapkan menjadi penghubung persoalan hukum mengenai lingkungan tersebut.
Mengenai fokus desa rawan Karhutla (Kebakaran hutan dan lahan), sudah dilakukan pemerintah pusat dengan dana desa senilai Rp1,4 miliar yang penggunaannya fleksibel.
"Tahun 2016 ini akan digunakan untuk penanganan program korban desa akibat kebakaran tahun lalu. Penggunaan dana tersebut antara lain pembuatan kanal, sumur-sumur dan menggali sumber air. Diharapkan pengadaan itu menjadi solusi apabila terjadi kebakaran lagi. Sehingga cepat tertangani kebakarannya. Sekaligus solusi tumbuh kembali umber air yang ada," ujarnya.
Dana desa sebesar Rp 1,4 miliar, Marwan Jafar mengatakan, tidak semuanya untuk penanganan kebakaran tapi tergantung dari kebutuhan serta musyawarah desa. Tidak ada alokasi tertentu untuk program pencegahan kebakaran.
"Fleksibel saja. Ke arah situ juga tidak apa-apa. Terpenting melibatkan masyarakat, syukur kalau program desanya melibatkan masyarakat sehingga mereka juga terpanggil untuk menangani kebakaran," ujarnya lagi.
