Token Macet, Komisi III DPRD Sumsel Akan Panggil PLN

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Mandegnya sistem isi ulang listrik di sejumlah minimarket membuat tak sedikit masyarakat yang kewalahan bahkan harus rela sebagian aktivitas di rumahnya jadi terhenti. Komisi III DPRD Provinsi Sumsel menyebut hal ini memprihatinkan.

Dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumsel, Agus Sutikno, pihaknya berencana memanggil PT PLN untuk menjelaskan sebab hal ini terjadi. Agus menegaskan, alasan pembenahan aplikasi yang belum selesai tidak bisa diterima masyarakat.

“Sistem prabayar listrik sudah didesain sedemikian rupa. Kalau pun ada kesalahan, masyarakat yang sudah terlanjur beralih jangan sampai dirugikan. Kita akan mempertanyakan keseriusan PLN tentang hal ini,” kata Agus saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/5).

Ia menjelaskan, kinerja PLN sebagai perusahaan plat merah diukur dari kepuasan masyarakat yang menjadi pelanggan. Monopoli pengelolaan sumber daya energi listrik menurut Agus tidak dimanfaatkan dengan baik oleh PLN, akibatnya banyak keluhan mulai dari pemadaman hingga kesulitasn pengisian ulang listrik.

“Ketika masyarakat didesak beralih ke prabayar dengan alasan efektif dan efisien, maka harus dijamin saat isi ulang listrik bisa mudah didapat dan terjangkau. Kalau hanya tersedia di ATM, ingat tidak semua masyarakat yang punya. Apalagi pengguna listrik prabayar banyak menyasar golongan keluarga menengah ke bawah,” ucapnya.

Kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan listrik yang buruk mengerucut pada ketidak percayaan pemerintah. Menurut Agus, hal itu dapat diperparah dengan gejolak sosial yang terjadi antar masyarakat itu sendiri.

“PLN adalah instrumen dari pemerintah untuk mensejahterahkan rakat. Kalau PLN dinilai masyarakat buruk, maka pemerintah juga bisa dianggap begitu. Bisa dibayangkan akumulasi kekecewaan ini memuncak, maka dampaknya konflik yakni penyakit sosial,” ucap kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Lebih jauh, ia meminta lembaga yang mengatas namakan diri melindungi masyarakat sebagai konsumen untuk berada di barisan paling depan membela. Namun menurut Agus, hal itu belum ia temukan saat ini.

“Sayangnuya peranan lembaga konsumen dalam hal ini dibilang kurang. Harusnya mereka berpihak pada masyarakat, jangan dibiarkan begini terus,” tukasnya. Diberitakan sebelumnya, banyak masyarakat sejumlah daerah di Sumsel mengeluhkan kesulitan mengisi ulang listrik mereka.

Tempat-tempat yang menyediakan isi ulang, Alfamart-Indomaret dan konter isi ulang pulsa telepon pun tidak lagi menyediakan jasa tersebut karena proses pembenahan aplikasi pengisian.

Namun isi ulang listrik bisa dilakukan melalui ATM. Sejumlah bank diketahui menyediakan hal tersebut, seperti BCA, Mandiri, BNI, BRI, Bukopin dan NISP. Pembelian juga bisa melalui internet banking. Hanya, belum banyak masyarakat yang paham tata cara membeli pulsa lewat dua jalur tersebut. Di samping, tak semua masyarakat memiliki ATM atau dapat mengakses internet khususnya di daerah. (mg5)