Masa Depan Demokrasi Mesir

Tersingkirnya rezim absolut Hosni Mubarak yang memegang kuasa tiran selama 30 puluh tahun, lewat revolusi rakyat dukungan militer pada 25 Januari 2011, ternyata tidak segera menciptakan Mesir yang aman, damai, dan tentram (hlm. xxvi).

Presiden Muhammad Mursi gagal memanfaatkan momentum reformasi Mesir untuk segera berbenah.

Tak ayal, akibat tekanan oposisi, dan mobilisasi massa, kudeta militer terjadi pada 3 Juli 2013, sekaligus membuat dunia terhenyak.

Mursi adalah presiden yang dipilih secara sah melalui pemilu yang demokratis. Namun, baru seumur jagung memerintah, ia dijungkalkan dan dipenjara.

Kepemimpinan Mursi belum memberikan hasil yang memuaskan warga, terutama jaminan keamanan dan pertumbuhan ekonomi.

Alih-alih ingin menepati janjinya selama kampanye untuk merangkul semua pihak, Mursi justru menciptakan hegemoni Ikhwanul Muslimin di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lewat dekrit 22 November 2012 (hlm. 156).

Sayangnya, masa status quo Mesir menghantarkan militer secara legal menjadi penguasa, dengan dalih stabilitas dan persatuan. Terlanjur kepalang, demonstrasi besar-besaran massa pro-Mursi membuat militer khilaf, tak segan berlaku represif. Jatuhlah banyak korban syahid akibat pertarungan perebutan kekuasaan yang tak menentu (hlm. 189).

Buku karya Trias Kuncahyono ini hadir mendedahkan sejarah demokrasi dan latar belakang pecahnya revolusi di Mesir. Kisah percaturan politik yang sebenarnya susah dicerna itu dikemas dalam bahasa feature yang renyah. Trias menggunakan kata ganti ‘saya’ untuk mengarungi panasnya gejolak revolusi lotus di Mesir.

Secara imajinatif, pembaca pun diajak membayangkan betapa berdarah-darahnya revolusi itu. Wajar saja, Putu Fajar Arcana mengapresiasi buku reportase ini bak novel dengan gayanya nan romantis. Menimbang kualitasnya, buku yang terbagi kedalam 13 bagian ini, layak dibaca siapapun.

Dinna Wisnu dalam prolog menekankan gonjang-ganjing demokrasi Mesir adalah pembuktian nyata kekuatan rakyat, Vox Populi Vox Dei! (hlm. xvii). Akibatnya, situasi Mesir pun memanas tak bisa diprediksi, karena kedaulatan pemerintah rawan dirobohkan sinisme oposisi lewat mobilitas massa dan kekuatan militer.

Secara figuratif, Trias mendedahkan tiga kekuatan politik yang berperan penting pada jalannya demokrasi yakni; pertama, kelompok Islam, dengan Ikhwanul Muslimin, sebagai kekuatan utamanya.

Kedua, sisa-sisa mantan rezim Hosni Mubarak atau para pendukung negara hegemonik, dengan kekuatan utamanya adalah angkatan bersenjata dan aparat keamanan. Ketiga, gerakan demokratik, yang dikenal sebagai Front Penyelamat Nasional (hlm. 196).

Selanjutnya, dalam bab ‘Opsir-opsir Berdiri di Mana’, Trias menguak dwifungsi militer. Pertama, legitimasi sejarah menetapkan militer sebagai stabilitator keamanan dan persatuan nasional. Kedua, militer mengelola sebagian besar aset penting negara. Dengan kata lain, jatuh bangunnya demokrasi Mesir sejatinya amat bergantung dengan keberpihakan militer (hlm. 189-193).

Rezim Hosni Mubarak pada akhirnya lumpuh karena militer memutuskan keluar darinya. Seolah berbaur dengan kekuatan rakyat, militer sebenarnya hanya ingin mempertahankan hegemoni dan tak ingin bisnis besarnya hancur. Begitu pula proses penjungkalan Mursi.

Revolusi kedua Mesir nyatanya tak diikuti konsep jelas demokrasi. Gerakan tamarrod (mosi tidak percaya) anti-Mursi hanya sekedar menurunkan sang presiden. Tak ayal, momentum itu dimanfaatkan militer dengan jumawa, menjadi penguasa yang represif nan kokoh.