Diduga Tidak Transparan, GMPB Lapor PT Samtan Gas DPRD
Pasalnya, warga menuding dalam rekrutmen tersebut pihak perusahaan tidak transparan dan terindikasi terdapat kecurangan.
Penulis: Andri Yanto | Editor: Hendra Kusuma
Pasalnya, warga menuding dalam rekrutmen tersebut pihak perusahaan tidak transparan dan terindikasi terdapat kecurangan.
Terungkapnya hal itu, setelah ada pertemuan antara PT Perta Samtan-Gas dengan LSM GMPB yang dimediasi oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, di ruang rapat Komisi I DPRD Prabumulih, Senin (28/5/2012) sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam pertemuan itu, sejumlah anggota LSM tersebut menuding panitia pelaksana telah berlaku curang. Dimana menurut mereka, dalam pengumuman hasil tes wawancara terdapat peserta titipan dan siluman, yang tidak tercantum sebagai peserta lulus tes administrasi, tapi namanya timbul pada saat pelaksanaan tes wawancara.
Finance & GA Director PT Perta-Samtan Gas, Harnoko S melalui HRD Perta Samtan Gas, Haidir membantah, jika dikatakan penerimaan karyawan tidak transparan serta terdapat kecurangan.
Menurut Haidir, seluruh peserta yang mengikuti tes semuanya terdaftar. Memang diakui oleh Haidir, sempat terjadi kesalahan pada saat diumumkan nama-nama peserta yang akan mengikuti tes penerimaan karyawan.
Di mana banyak terdaftar nama ganda, namun terkait itu panitia telah meralat kesalahan tersebut pada hari itu juga.
“Dengan adanya nama-nama ganda tersebut, panitia langsung melakukan ralat dan membuat pengumuman baru. Pada saat itu, nama-nama yang ganda dicoret dan diisi oleh peserta yang ada dibawahnya jadi mereka itu semuanya terdaftar,” bantahnya.
Sementara itu, Agus Sanjaya ketua GMPB mengatakan, para anggota LSM juga meminta kejelasaan dari pihak Samtan Gas terkait adanya informasi yang menyebutkan bahwa, pelaksanaan tes penerimaan karyawan tersebut hanya bersifat prosedural saja.
Nama-nama peserta yang bakalan lulus sudah ada di panitia. “Kami dari GMPB meminta agar proses penerimaan karyawan ini dihentikan. Sebab kami menilai proses penerimaannya tidak transparan dan justru ada permainan,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Prabumulih, Hartono Hamid SH kepada wartawan usai mengikuti pertemuan tersebut menuturkan, pihaknya selaku mediasi meminta kepada kedua belah pihak agar dapat melihat persoalan ini secara cermat.
“Kami masih mempelajari persoalan tersebut. Sebab, tentunya kita akan berusaha sebaik mungkin mencari jalan terbaik untuk menyelasaikan persoalan ini. Oleh karenanya, kami meminta semua pihak untuk dapat saling memberikan informasi agar persoalan ini dapat terselesaikan,”jelasnya.