Raperda RZWP3K Sumsel Segera Rampung

Sumber daya alam pulau-pulau kecil di Sumatera Selatan cukup besar namun masih membutuhkan pengelolaan yang serius.

Raperda RZWP3K Sumsel Segera Rampung
Dok. Humas Pemprov Sumsel
Rapat konsultasi teknis dokumen antara tim perencana Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Selatan. 

JAKARTA -- Dalam rapat kerja dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda), rencana alokasi ruang Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang sedang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumsel dalam tahap penyelesaian di Kementrian Perikanan dan Kelautan.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ir. H. Mawardi Yahya mengakui, sumber daya alam pulau-pulau kecil di Sumatera Selatan cukup besar namun masih membutuhkan pengelolaan yang serius, sehingga nantinya akan dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Sumsel.

Hal itu diungkapkannya saat rapat konsultasi teknis dokumen antara tim perencana Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Selatan dengan jajaran dari Kementrian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia yang digelar di ruang Rapat Cakalang, Gedung Mina Bahari III Lantai 1 Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Lebih lanjut, Wagub Mawardi berkeinginan untuk segera menyelesaikan (RZWP3K) agar wilayah pesisir bisa dimanfaatkan dan menjadikan wilayah pesisir Sumsel lebih dikenal bahkan bisa menjadi sumber pendapatan daerah bagi Sumsel.

"Setelah kami melihat situasi sumber daya alam dan potensi-potensi yang berada di Sumatera Selatan, memang di wilayah pesisir ini belum mendapatkan perhatian dari pemprov Sumsel, padahal banyak potensi daerah," ungkapnya.

Rapat konsultasi teknis dokumen antara tim perencana Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Selatan.
Rapat konsultasi teknis dokumen antara tim perencana Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Selatan. (Dok. Humas Pemprov Sumsel)

Dengan banyaknya hutan mangrove, hutan-hutan nasional serta ada banyak kegiatan di wilayah tersebut, maka tentunya aktivitas kehidupan di pesisir tidak kalah dengan daerah kawasan tambang batubara.

Menurutnya, daerah di wilayah pesisir tidak kalah potensi alamnya, tinggal diatur dengan pedoman dari kementrian.

"Kita akan atur serta bagaimana kita mempertahankan wilayah tersebut dan kita akan kelola, mudah-mudahan menjadi sumber daya pendapatan Sumsel bahkan Insya Allah untuk negara kita, salah satunya daerah pulau Maspari yang lama tak terdengar," ujar Mawardi.

Pulau Maspari yang lokasinya lebih dekat dengan Pulau Bangka dibanding kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumsel, menjadi salah satu lokasi di jalur lalu lintas laut internasional.

Wagub Mawardi bersama Kapolda Sumsel dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut sudah berkunjung ke lokasi tersebut dan bahkan telah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pos terpadu perikanan milik Airud.

Halaman
123
Editor: Ahmad Sadam Husen
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved