Berita Empatlawang

Kabupaten Empatlawang Terancam tidak Terima Opini WTP. Masalah Ini Penyebabnya

Kabupaten Empatlawang terancam tidak menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran 2018.

Kabupaten Empatlawang Terancam tidak Terima Opini WTP. Masalah Ini Penyebabnya
SRIPOKU.COM/AWIJAYA
Konferensi pers workshop evaluasi dan implementasi sistem tata kelolah keuangan desa, dipimpin bupati Empatlawang, H.Joncik Muhamad, didampingi kepala perwakilan BPKP, Gillbert, anggota DPR-RI Bertu Merlas, Kapolres Empatlawang, Dandim, mewakili Kejari Empatlawang dan dari Pidkor polda Sumsel, Selasa (29/1/2019) 

Laporan wartawan sripoku.com, Awijaya

SRIPOKU.COM,EMPATLAWANG-- Kabupaten Empatlawang terancam tidak menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran 2018, karena penggunaan dana desa anggaran 2018 menggunakan sistem manual dan tidak memakai aplikasi sistem tatakelola keuangan desa (Siskeudes)

Sebelumnya diketahui kabupaten Empatlawang dua tahun berturut anggaran 2016, dan 2017 mendapat opini WTP dari BPK.

Sementara salah satu syarat opini WTP anggaran dana desa secara siskeudes

Hal ini terungkap saat workshop evaluasi sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi versi 2.0 dihadiri seluruh kepala desa di Empatlawang dilanjutkan konferensi pers.

Tidak itu saja, menurut anggota DPR RI dari PKB, Bertu Merlas, mengatakan bisa terancam kabupaten Empatlawang tidak dapat WTP, itu artinya kehilangan potensi anggaran sekitar 100 Milyar dana dari pusat, akibat pada pengelolaan dana desa di Empatlawang anggaran dana desa 2018 lalu tidak menggunakan sistem tata kelola siskeudes.

Apalagi kabupaten Empatlawang anggaranya tidak terlalu besar disayangkan kehilangan potensi anggaran walaupun mungkin tidak sampai ratusan Milyar.

Bupati Empatlawang, H Joncik Muhamad kesal akibat kesalahan aparatur Pemkab Empatlawang periode sebelumnya yang ia sendiri menduga pejabat sebelumnya tidak memahami imbas dari laporan penggunaan dana desa 2018 yang dilaksanakan secara manual.

Ketua KPU Palembang: Eksodus Pemilih tidak akan Terjadi di Pilpres dan Pileg 2019

Perusahaan Penambangan Batu Bara Terkesan Kuasai Jalan Milik Pemkab Muaraenim

Komisi II DPRD Sumsel Sayangkan Terjadinya Kekosongan Stok Beras di Gudang Bulog Kayuagung

Namun pihaknya berupaya pada anggaran 2018 lalu agar tetap bisa secara siskeudes.

"Masih ada waktu, akan kita perbaiki, mudahan 2018 masih ada waktu, karena pada 2017 sudah menggunakan Siskeudes" katanya.

Halaman
12
Penulis: Awijaya
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved