Prabowo Siap Bagi-bagi Jatah Kekukasaan Jika Jadi Presiden, Berani Jujur Ungkap Perjanjian Ini

SRIPOKU.COM - Bagi-bagi kekuasaan sepertinya masih terus menggeroti Pemerintahan Indonesia. 

Mulai dari level Bupati, Walikota hingga Presiden. 

Meski terkesan tersembunyi nan rapi, tapi ujungnya semua bisa melihat bagaimana Partai Koalisi yang mendukung pemimpin akan membagikan kursi kekuasaan bersama partainya. 

Ketika awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjanjikan tidak akan membagi kekuasaan. 

Lambat laun, kabinet Jokowi diisi dari berbagai partai koalisinya. 

Dari 34 kementerian yang ada, Jokowi memberikan jatah 16 kursi menteri untuk partai politik.

Keputusan ini dinilai sejumlah pihak sangat tidak sejalan dengan pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa koalisi parpol yang mendukungnya adalah koalisi tanpa syarat.

Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan bahwa pemberian jatah 16 kursi menteri untuk partai politik pendukungnya bukanlah sebuah praktek bagi-bagi kursi kekuasaan untuk partai politik pendukungnya atau sebagai bentuk kompromi.

Menurutnya praktek yang dinamakan transaksional bagi-bagi kursi menteri dilakukan sebelum pemilihan presiden dimulai, sedangkan ia baru mengkalkulasikan 16 kursi menteri untuk partai politik dan 18 kursi untuk profesional non partai, baru diputuskan setelah menang pemilihan presiden.

Jokowi merasa perlu merangkul kekuatan partai politik di parlemen terutama yang mendukungnya ketika pilpres 2014 agar program-program prioritasnya dapat berjalan. Dia juga memastikan tidak ada pihak yang bisa mengintevensi ketika memilih menteri dari partai politik.

Jokowi menjelaskan, "Bukan langkah kompromistis kan lebih banyak profesionalnya.Kementerian-kementerian mana yang diberikan kepada profesional itu yang menurut saya paling penting. 34 kementerian itu kan bukan harga mati."

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Gun Gun Heryanto menilai 16 kursi menteri yang berasal dari partai politik yang disiapkan Jokowi terlalu besar.

Gun Gun menyatakan kondisi ini mengecawakan masyarakat karena publik menduga jatah menteri partai politik jauh lebih sedikit karena Jokowi pernah menyatakan koalisi partai politik yang mendukunganya adalah koalisi tanpa syarat.

Tak hanya Jokowi, calon Presiden Prabowo Subianto juga blak-blakan bagaiman dirinya akan memberikan jatah kekuasaan untuk partai koalisinya.