Berita Muaraenim

Tunggu Laporan Masyarakat, KPU Muaraenim Siap Coret Daftar Calon Sementara (DCS) Caleg

Calon Legislatif (Caleg) mantan Narapida (Napi) yang terlibat dalam kasus korupsi, narkoba (bandar) dan tindakan asusila, akan dicoret

Tunggu Laporan Masyarakat, KPU Muaraenim Siap Coret Daftar Calon Sementara (DCS) Caleg
Istimewa
Ilustrasi pemilihan legislatif 2019 

Laporan wartawan Sripoku.com, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Calon Legislatif (Caleg) mantan Narapida (Napi) yang terlibat dalam kasus korupsi, narkoba (bandar) dan tindakan asusila, akan dicoret KPU Muaraenim.

Untuk itu, KPU meminta masukan dan tanggapan ke masyarakat dengan Bacaleg DPRD Kabupaten Muaraenim yang telah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

"DCS sudah kami sahkan dan tetapkan. Sekarang kami minta respon atau tanggapan masyarakat terkait bacaleg tersebut," kata Ketua KPU Muaraenim Rohani melalui Divisi Tehnis Ahyaudin, Selasa (14/8/2018).

Baca: LRT Jadi Objek Swafoto Atlet Asian Games 2018. Atlet Thailand : Palembang Keren Ada LRTnya

Menurut Ahyaudin, pihaknya sudah mengumumkan ke publik terkait DCS yang sudah mereka tetapkan dan tercatat sebanyak 566 bacaleg yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi.

Untuk selanjutnya sesuai tahapan adalah meminta tanggapan atau laporan dari masyarakat jika dari 566 bacaleg tersebut ada mantan Napi yang terlibat kasus korupsi, terlibat kasus asusila dan pelecehan seksual serta kasus narkoba sebagai bandarnya.

Laporan tersebut dimulai dari tanggal 12 sampai 20 Agustus 2018.

Baca: Jelang Asian Games 2018, DPBPK Palembang Sidak Alat Pemadam Kebakaran Hotel Berbintang

"Silahkan masyarakat melapor ke KPU Muaraenim, tetapi dengan data dan identitas yang jelas, bukan fitnah. Karena ini untuk perbaikan sehingga Bacaleg yang maju benar-benar clear and clean," ujarnya.

Dikatakan Ahyaudin, meskipun DCS yang sudah kami tetapkan namun masih bisa berubah atau masih ada kemungkinan bacaleg dicoret dari pencalonan dan partai politik bisa menggantinya dengan bacaleg yang baru seperti bacaleg yang terlibat korupsi, kasus asusila terhadap anak dan narkoba (bandar).

Setelah dilakukan klarifikasi dan terbukti kebenarannya maka KPU mempunyai wewenang untuk mencoret calon tersebut dari DCS dan meminta kepada Partai untuk mengganti calegnya.

Halaman
12
Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved