Tidak Ada Payung Hukum, Hak-hak Driver Online Sulit Dipenuhi

Para driver tidak tercatat sebagai tenaga kerja tetap sehingga perusahaan tidak dapat melindungi secara hukum.

Tidak Ada Payung Hukum, Hak-hak Driver Online Sulit Dipenuhi
SRIPOKU.COM/RANGGA ERFIZAL
Driver Gojek meminta kejelasan nasibnya beberapa waktu lalu di Kantor DPRD Provinsi Sumsel. (Rangga Erfizal). 

Laporan wartawan sripoku.com, Rangga Erfizal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Demo para driver ojek online (Ojol) yang meminta kenaikan tarif harga dan beberapa tuntutan lainnya berapa waktu lalu mendapat tanggapan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (24/4).

Menurut Drs H Koimudin, SH, MM, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan melalui, Sri Budi Wahyuningsih Kasi pengawasan norma jamsos, anak dan perempuan, mengaku bahwa selama ini para driver tidak tercatat sebagai tenaga kerja tetap sehingga perusahaan tidak dapat melindungi secara hukum.

Sehingga Disnaker sedang membentuk tim untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Ojek itu tidak terdata secara ketenagakerjaan di disnaker. Sehingga kita ditugaskan kepala dinas untuk membuat tim yang mengkaji permasalahan ini. Adapun kita ingin mereka membuat serikat. Pemerintah ingin ada payung hukum yang melindungi para driver," ujarnya saat ditemui di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Plaju, Kota Palembang.

Dalam undang-undang no 13 tahun 2003 pasal 79 tentang ketenagakerjaan, disyaratkan para tenaga kerja haruslah memenuhi beberapa unsur untuk dapat dipenuhi hak-haknya.

Selama ini belum terdapat peraturan yang mengatur permasalahan tenaga kerja online tersebut sehingga para driver tidak memiliki hak yang sama dengan para pekerja lainnya.

"Dalam undang-undang no 13 sudah jelas dikatakan pekerja harus memenuhi waktu kerja sesuai undang-undang. Yang artinya harus memenuhi waktu kerja selama 7 jam dalam 6 hari kerja atau 8 jam dalam 5 hari kerja. Selain itu dalam UU juga diatur persyaratan pekerja haruslah memiliki absen, upah minimum," ungkap Kasi Pengawasan tersebut.

Selama ini para driver yang tidak memiliki payung hukum tetap tidak dapat menuntut haknya ke perusahaan, akibat tidak memiliki landasan yang kuat sebagai pekerja.

Oleh sebab itu nantinya Disnaker dan Dishub akan membicarakan permasalahan ini lebih lanjut sehingga dapat diambil keputusan terbaik.

"Apa lagi kalau hanya mitra, tidak memiliki payung hukum yang maksimal. Sehingga kami masih akan membahas permasalahan ini lebih lanjut," pungkasnya.

Disnakers sendiri melihat dengan tanpa payung hukum yang jelas, para driver rentan akan tidak terpenuhinya hak-hak sebagai pekerja.

Sementara itu sehari sebelumnya para driver yang berdemo di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan menuntut kenaikan harga tarif dasar serta tarif perkilometer dan hak-hak driver lainnya.

Bahkan perwakilan driver Rusdi Singo sempat mengatakan bahwa selama ini mereka dianggap sapi perah oleh pihak perusahaan, sehingga banyak hak-hak mereka yang tidak terpenuhi.

Para driver pun berjanji akan kembali ke gedung DPRD untuk melakukan mediasi bersama pihak perusahaan didampingi oleh anggota Dewan Senin pekan depan. (mg2)

Penulis: Rangga Erfizal
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved