SriwijayaPost/

Pemilihan Walikota Pagaralam

PNS Dilarang Unggah, Like, Dislike, dan Comment Pasangan Calon Kepala Daerah di Media Sosial

Jika ada ASN kita yang terlibat dan ikut berkampanye di salah satu pasangan calon maka akan kita sanksi

PNS Dilarang Unggah, Like, Dislike, dan Comment Pasangan Calon Kepala Daerah di Media Sosial
ISTIMEWA
Ilustrasi 

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Wawan Septiawan

SRIPOKU.COM, PAGARALAM - Terkait akan segera dimulainya tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) sejumlah kepala daerah di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonedia (MENPAN RB) telah menyebar aturan yang mengatur tentang Netralitas ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 ini.

Edaran dengan nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tersebut mengatur dan membatasi para ASN dalam kegiatan Pilkada di daerah masing-masing.

Bahkan seluruh ASN dilarang keras terlibat dalam kegiatan pilkada dengan mengusung salah satu pasangan calon.

Pantauan yang dihimpun Sripoku.com, Sabtu (6/1/2018), edaran Menpan RB tersebut saat ini menjadi bahasan di Media Sosial (Medsos) di Kota Pagaralam.

Bahkan sejak edaran tersebut diposting ke medsos banyak pro dan kontra terjadi.

Yang menjadi sorotan menarik dalam edaran tersebut yaitu poin e yaitu PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi calon/bakal pasangan kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan calon/bakal pasangan kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

Aturan tersebut menjadi perdebatan masyarakat kota Pagaralam.

Pasalnya saat ini banyak ASN yang dengan terang-terangan menyebarluaskan segala sesuatu tentang bakal calon pilihan mereka di Kota Pagaralam.

Terkait dengan itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam, H Safrudin juga mengeluarlan ederan tentang netralitas ASN di lingkungan Pemkot Pagaralam.

Surat edaran dengan nomor : 800/1144/BPSDM/2017 tersebut juga mengatur agar semua ASN tidak terlibat dalam kegiatan setiap calon kepala daerah.

"Jika ada ASN kita yang terlibat dan ikut berkampanye di salah satu pasangan calon maka akan kita sanksi, baik itu sanksi ringan sampai sanksi berat.

Pasalnya bukan saja dilarang ikut berkampanye, ASN juga dilarang menanggapi semua postingan calon yang ada di media sosial," tegas Sekda.

Pihaknya meminta ASN di Pagaralam untuk fokus dengan tanggung jawab dan pekerjaannya sebagai pelayanan masyarakat.

Penulis: Wawan Septiawan
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help