Komisi X DPR RI Usulkan 20 Persen Cukai Rokok untuk Mendanai Kesehatan

SRIPOKU.COM, MUARAENIM --Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, Komisi IX DPR RI mengusulkan agar 20 persen dari dana pendapatan cukai rokok kepada negara sekitar Rp 150 triliun, bisa dialokasikan untuk menambah pendanaan bagi kesehatan masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani pada kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PIK) Kemenkes RI kerjasama dengan Komisi X DPR RI, di Balai Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muaraenim, Rabu (31/5/2017).

"Saya melihat yang paling besar terkena dampak buruk dari rokok itu bukanlah petani tembakau melainkan masyarakat luas," ujarnya disela-sela buka bersama dengan masyarakat Desa Tegal Rejo.

Menurut politisi Nasdem ini, bahwa saat ini, jumlah masyarakat kurang mampu yang baru tercover dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sekitar 86 juta jiwa atau 36 persen secara nasional.

Diharapkan tahun 2019, bisa meningkat mencapai 50-60 persen, dan itu tergantung dengan kemampuan APBN. Atas dasar keterbatasan dana APBN tersebut, pihaknya (komisi X DPR RI) melihat ada peluang dana dari perolehan cukai rokok oleh pemerintah sekitar Rp 150 triliun.

Dimana, 20 persen atau sekitar 30 triliun, yang sebelumnya akan dialokasikan untuk kesejahteraan para petani tembakau untuk dialihkan kepada masyarakat luas untuk menambah dana kesehatan bagi masyarakat sekitar 50 juta jiwa lagi sehingga total masyarakat yang tercover bisa mencapai 136 juta jiwa.

Namun diakui Irma, dari informasi dan data-data yang ia terima selama berkeliling di wilayah Dapilnya dalam menyerap aspirasi masyarakat, memang masih ditemukan para pemegang KIS tersebut yang kurang tepat sasaran dan masih adanya penyimpangan-penyimpangan, seperti karena faktor kedekatan keluarga sehingga yang seharusnya tidak masuk kriteria pemegang KIS malah dapat, sedangkan yang benar-benar berhak malah tidak dapat.
Masih dikatakan Irma, pola pendekatan yang di gunakan dalam hal ini yaitu paradigma sehat dengan mengutamakan kegiatan promotif dan preventif dengan sasaran di fokuskan kepada keluarga dan lingkungan khususnya.

Saat ini, kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mahal. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaganya masih dinilai kurang. Untuk itu, upaya pemerintah adalah melakukan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.

"Mereka (masyarakat) baru sadar sehat itu mahal jika telah sakit dan membutuhkan uang banyak," ujar Irma.
Selain itu lanjut Irma, selama ini BPJS Kesehatan sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp 30 Triliun pertahun untuk kesehatan, namun pihaknya menilai BPJS Kesehatan masih minim dalam melakukan kegiatan preventifnya.

Untuk itu paihaknya bekerja sama dengan kemenkes RI untuk melakukan sosialisasi gerakan masyarakat sehat.

Ia berharap melalui sosialisasi ini masyarakat dapat menerapkan pola hidup sehat yang di mulai dari lingkungan keluarga sehingga akan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Sementara itu menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI Dr drh Didik Budijanto MKes mengatakan bahwa Program Indonesia Sehat merupakan agenda ke-5 dari Nawa Cita Presiden RI yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pendekatan yang digunakan yaitu Paradigma Sehat dengan mengutamakan kegiatan promotif dan preventif, dengan sasaran difokuskan kepada keluarga.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Kementrian Kesehatan dalam hal ini Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan Pemetaan Keluarga Sehat.

Salah satunya melalui sosialisasi "Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Pemetaan Keluarga Sehat).