DPR RI Sebut Banyak Kuota Cek Kesehatan Gratis di Indonesia Tidak Terpakai

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyayangkan banyaknya kuota cek kesehatan gratis di Puskesmas dan RS yang tidak terpakai.
• Saat menghadiri sosialisasi layanan rujukan Kemenkes di Empat Lawang,  Kamis (4/6/2026), Irma menyebut keterbatasan kepemilikan gawai (smartphone) masyarakat pelosok menjadi kendala utama serapan informasi program kesehatan.
• Komisi IX mendesak pemerintah untuk menggalakkan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara masif dan konvensional.

Baca juga: Semarakkan HLUN, Pertagas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi 70 Lansia di Prabumulih

SRIPOKU.COM, EMPAT LAWANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi IX, Irma Suryani Chaniago, mengungkapkan bahwa kuota pelayanan pengecekan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah untuk masyarakat di seluruh Indonesia saat ini masih banyak yang tidak terpakai atau terserap secara optimal.

Hal ini disampaikan oleh politikus dari Partai Nasdem saat diwawancarai awak media di halaman Hotel Kito, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Kamis (4/6/2026).

Kehadiran Irma di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati ini dalam rangka agenda advokasi dan sosialisasi pengembangan pelayanan kesehatan rujukan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kuota untuk cek kesehatan gratis itu sebenarnya banyak sekali yang tidak terpakai. Sayang sekali sebetulnya, masyarakat tidak memanfaatkannya hanya karena mereka tidak tahu bahwa pelayanan tersebut gratis dan diperbolehkan untuk diakses, baik itu di tingkat Puskesmas maupun rumah sakit umum,” ujar Irma, Kamis (4/6/2026).

Selain masalah minimnya serapan kuota cek kesehatan, Irma juga menyoroti pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang telah digaungkan pemerintah.

Menurutnya, program promotif-preventif tersebut hingga saat ini belum tersosialisasi secara masif ke lapisan masyarakat bawah.

Kendala Keterbatasan Akses Informasi

Irma menambahkan, Komisi IX DPR RI secara konsisten terus mendesak pemerintah untuk memperluas jangkauan edukasi Germas.

Namun, hambatan utama di lapangan terletak pada kesenjangan digital dan keterbatasan fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat di daerah.

“Kami dari Komisi IX sudah berulang kali meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi Germas secara masif. Kendalanya, tidak semua masyarakat kita memiliki gawai (gadget atau smartphone). Akibatnya, mereka tidak bisa mengakses informasi digital mengenai program tersebut. Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana mereka mau tahu dan mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan?” tegasnya.

Melalui momentum sosialisasi bersama Kemenkes ini, pihak legislatif berharap instansi kesehatan di tingkat daerah, seperti Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dapat lebih proaktif melakukan jemput bola dan sosialisasi tatap muka guna memastikan hak-hak pelayanan kesehatan gratis dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Simak berita menarik lainnya di sripoku.com dengan mengklik Google News.