Berita Banyuasin

Nelayan Sungsang Keluhkan Sulitnya BBM dan Modal, Menko Polkam RI: Segera Lapor Presiden

Ruslan, perwakilan nelayan, mengungkapkan bahwa beban operasional nelayan kian berat akibat tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Tayang:
Penulis: Ardiansyah | Editor: tarso romli
Sripoku.com/handout/tidak ada
KAMPUNG NELAYAN - Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago bersama Wagub Sumsel H Cik Ujang dan Bupati Banyuasin Dr H Askolani saat berfoto bersama dengan para nelayan Sungsang yang hadir dalam pengecekan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Kamis (7/5/2026). 
Ringkasan Berita:
  • Nelayan Sungsang mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi dan kendala agunan perbankan yang menghambat pinjaman modal usaha.
  • Selain SPBU Nelayan, warga meminta perbaikan akses jalan dan jembatan menuju Kampung Nelayan Merah Putih guna menunjang ekonomi pesisir.
  • Menko Polkam berjanji akan melaporkan masalah distribusi BBM dan kebijakan kredit bank pelat merah ini langsung kepada Presiden.

 

Baca juga: Hadiah dari Sang Jenderal: Kisah Uang "Mainan" yang Menggetarkan Hati Bocah di Sungsang Banyuasin

SRIPOKU.COM, BANYUASIN – Kunjungan Menko Polkam RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, ke Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, disambut dengan berbagai keluhan dari nelayan setempat. Dalam agenda pengecekan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Kamis (7/5/2026), para nelayan secara langsung menyampaikan sulitnya akses bahan bakar dan modal usaha.

Ruslan, salah satu perwakilan nelayan, mengungkapkan bahwa beban operasional nelayan kian berat akibat tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Selama ini, nelayan terpaksa membeli BBM dari kapal-kapal pengecer di tengah laut dengan harga yang jauh di atas standar.

"Kami membeli BBM cadangan dari kapal atau getek di laut dengan harga mahal. Ini sangat memberatkan kami sebelum mulai melaut," keluh Ruslan di hadapan Menko Polkam, Wagub Sumsel H. Cik Ujang, dan Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani.

Selain masalah BBM, kendala permodalan dari perbankan menjadi persoalan pelik.

Ruslan menyebutkan, nelayan kesulitan mendapatkan pinjaman bank karena hanya memiliki Surat Pengakuan Hak (SPH) sebagai bukti kepemilikan aset, yang seringkali ditolak sebagai agunan oleh bank pemerintah. 

Kondisi ini memaksa para nelayan beralih ke pinjaman informal atau lembaga keuangan non-bank dengan bunga tinggi mencapai 25 persen per tahun.

Senada dengan Ruslan, Samsul Arifin, nelayan lainnya, berharap pemerintah segera membangun SPBU Nelayan di wilayah Sungsang serta memperbaiki akses jalan dan jembatan menuju kampung mereka.

Menanggapi hal tersebut, Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menyatakan akan segera melaporkan aspirasi para nelayan Sungsang kepada Presiden.

Menurutnya, keberadaan SPBU Nelayan merupakan kebutuhan mendasar di kawasan produktif seperti Sungsang.

"Agak janggal jika ada kampung nelayan tapi tidak ada SPBU khusus nelayan. Terkait kredit perbankan, ini memang menjadi sorotan kami. Bank negara seharusnya tidak mempersulit masyarakat kecil dengan persyaratan agunan yang rumit, sementara untuk korporasi prosesnya sangat cepat," tegas Djamari.

Ia menambahkan, potensi sumber daya alam dan nilai ekonomi di wilayah Banyuasin sangat tinggi, sehingga infrastruktur jalan dan jembatan harus menjadi prioritas.

"Laporan ini akan kami bawa ke Presiden. Beliau sangat konsen terhadap kepentingan rakyat, dan kami berharap keinginan para nelayan ini bisa terlaksana dalam waktu dekat," pungkasnya.

Simak berita menarik lainnya di sripoku.com dengan mengklik Google News.

Baca juga: Tutupi Kejahatan Bunuh Ibu, Pria di Muara Enim Sumsel Desak Cucu Korban Telepon Polisi

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved