Sekda Sumsel Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi, Bahas Harga Pangan hingga Program 3 Juta Rumah

PALEMBANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, bertempat di Command Center, Selasa (2/9/2025).

Rakor ini sekaligus dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menyoroti perkembangan inflasi hingga bulan September 2025.

Beliau menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga agar tetap terkendali.

Sementara itu, Menko Pangan, Zulkifli Hasan, turut memaparkan kondisi terkini harga pangan, khususnya beras dan gabah di pasar.

Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada para pemimpin daerah yang sigap dan berinisiatif menjaga kondusifitas wilayahnya di tengah dinamika sosial yang terjadi belakangan ini.

Salah satunya adalah Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang bersama jajaran Forkopimda terus mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang, khususnya di media sosial.

Menurut Mendagri, upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya sekaligus memastikan agar suasana tetap aman dan terkendali.

“Inisiatif kepala daerah sangat penting, karena merekalah yang paling dekat dengan masyarakat dan bisa langsung mengedukasi agar tidak terjebak informasi yang menyesatkan,” ujarnya.

Selain membahas pengendalian isu-isu sosial, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan bahwa partisipasi pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan program ini berjalan sesuai target dan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat.

Turut hadir mendampingi Sekda Sumsel, Asisten II Basyarudin Akhmad, Kepala Dinas Perkim Sumsel H. Novian Aswar.

Baca juga: Perangkat Desa, RT/RW Hingga Lembaga Desa Non ASN di OKI Terlindung Jaminan Sosial Ketenagakerjaan