Latihan Soal HOTS Sejarah Kelas 12 SMA Materi Bab 3 Indonesia Masa Orde Baru

Ringkasan Berita:

• Masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto berlangsung lebih dari tiga dekade dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi melalui program seperti Repelita dan Revolusi Hijau
• Kebijakan politik seperti fusi partai, Dwifungsi ABRI, dan P-4 memperkuat kontrol pemerintah namun membatasi demokrasi
• Periode ini berakhir pada 1998 akibat krisis moneter, praktik KKN, serta desakan reformasi yang memaksa Soeharto mundur dari jabatannya

SRIPOKU.COM - Menoleh ke belakang pada lembaran sejarah bangsa, masa Orde Baru tetap menjadi salah satu periode paling transformatif sekaligus kontroversial yang pernah dialami Indonesia.

Selama lebih dari tiga dekade, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi panglima di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, namun di balik itu tersimpan dinamika kekuasaan yang kompleks.

Memahami masa Orde Baru bukan sekadar mengingat angka tahun, melainkan menggali kembali akar struktur politik dan sosial yang jejaknya masih terasa hingga hari ini.

Baca juga: Soal HOTS Sejarah Kelas 12 SMA Materi Organisasi Pergerakan, Lengkap Kunci Jawaban

1. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 sering disebut sebagai prestasi besar Orde Baru. Namun, jika dianalisis dari perspektif keberlanjutan lingkungan, kebijakan Revolusi Hijau tersebut memiliki kelemahan mendasar, yaitu...

A. Ketergantungan petani terhadap bibit unggul impor yang mahal.

B. Penurunan kualitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih.

C. Hilangnya varietas padi lokal karena kebijakan penyeragaman jenis tanaman.

D. Berkurangnya jumlah lahan pertanian akibat konversi menjadi lahan industri.

E. Dominasi tengkulak dalam mendistribusikan hasil panen petani ke pasar.

Jawaban : B. Penurunan kualitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih.

2. Kebijakan Fusi Partai pada tahun 1973 bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dengan menyederhanakan jumlah partai. Secara esensial, dampak kebijakan ini terhadap kualitas demokrasi di Indonesia saat itu adalah...

A. Menguatnya partisipasi politik rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara.

B. Terciptanya sistem checks and balances yang kuat antara pemerintah dan oposisi.

C. Terjadinya pengkebirian aspirasi politik karena partai terkooptasi oleh kepentingan penguasa.

D. Meningkatnya kualitas ideologi partai karena fokus pada platform pembangunan.