Refleksi Hari Statistik Nasional

SETIAP tanggal 26 September, kita bukan sekadar merayakan Hari Statistik Nasional, tetapi juga menatap kembali angka-angka yang begitu dekat dengan kehidupan kita.

Tahun 2024, ekonomi Sumatera Selatan tumbuh 5,03 persen, setara dengan nasional, dengan nilai PDRB mencapai Rp663,96 triliun dan pendapatan per kapita Rp75,13 juta. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan bahkan menembus 5,42 persen (y-on-y).Inflasi pun relatif terkendali, hanya 1,20 persen di akhir 2024, di bawah rata-rata nasional.

Di sisi lain, sawah-sawah kita menghasilkan surplus beras 1,63 juta ton, kopi robusta menyumbang seperempat produksi nasional, sementara karet menyumbang lebih dari 28 persen produksi nasional. Angka-angka ini tidak hanya menghiasi laporan resmi; ia adalah gambaran nyata tentang bagaimana Sumatera Selatan bekerja, tumbuh, dan bertahan.

Angka harga cabai dan beras di pasar yang mempengaruhi isi dompet rumah tangga, angka kendaraan yang kian padat di jalan-jalan kota Palembang, angka lulusan sekolah yang mencari peluang kerja, hingga luas kebun karet, sawit, dan kopi di desa-desa, semua itu adalah potongan cerita yang dirangkai oleh statistik.

Pertanyaannya sederhana: sejauh mana angka-angka itu benar-benar membantu kita memahami hidup, mengambil keputusan, dan menyiapkan masa depan bersama?

Hari Statistik Nasional (HSN) tahun ini mengusung tema “Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju”. Tema yang terdengar sederhana, tetapi mengandung janji besar: bahwa data tidak berhenti di meja kerja, melainkan bergerak hingga ke rumah, ke ladang, ke sekolah, ke pasar.

Statistik seharusnya hadir tidak hanya dalam laporan, melainkan juga dalam pilihan-pilihan nyata: kapan petani menjual hasil panennya, bagaimana kota mengatur lalu lintasnya, atau bagaimana sekolah menyiapkan lulusan yang sesuai kebutuhan zaman.

Sejarah Statistik Indonesia

Kegiatan statistik di Indonesia bermula dari sebuah kantor kecil di Bogor pada 1920, lalu pindah ke Batavia dengan nama Centraal Kantoor Voor de Statistiek (CKS) pada 1924. 

Di sinilah Sensus Penduduk pertama digelar pada 1930, mencatat 60,7 juta jiwa di Hindia Belanda. Masa Jepang (1942–1945) membuat statistik dipakai untuk logistik perang, tetapi peristiwa itu justru menegaskan arti penting angka sebagai dasar keputusan.

Setelah proklamasi, lembaga ini dinasionalisasi menjadi KAPPURI dengan Abdul Karim Pringgodigdo sebagai pimpinan pertama, lalu berevolusi menjadi Kantor Pusat Statistik (1950) dan Biro Pusat Statistik (1957), menandai peran statistik sebagai fondasi awal republik muda.

Dekade 1960-an, statistik semakin erat dengan denyut pembangunan. Sensus Penduduk 1961 berhasil memastikan seluruh warga terhitung. Data itu mengungkap bahwa 65 persen penduduk terkonsentrasi di Jawa, jadi dasar kebijakan pemerataan.

Seiring waktu, organisasi pun berubah: dari KPS, Biro Pusat Statistik, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1997, yang diperkuat UU No.16/1997. Perubahan itu menandai pergeseran dari sekadar catatan administratif menuju navigasi pembangunan bangsa.

Survei makin beragam, teknologi komputer mulai dipakai, dan koordinasi antarinstansi diperkuat untuk menghasilkan data konsisten—kompas bagi arah kebijakan nasional.

Memasuki abad ke-21, BPS bertransformasi ke era digital. Sumber data baru dari citra satelit, transaksi digital, hingga sensor mobile dimanfaatkan, sejalan dengan inisiatif Satu Data Indonesia. Sensus Penduduk 2020 bahkan memadukan metode daring dan perangkat mobile, lompatan besar dari sensus kertas sebelumnya.