KODE Rp7 Miliar Disebut 7 Batang, 3 Pelayan Jadi Saksi Kunci Gubernur Riau yang Minta 'Jatah Preman'

Ringkasan Berita:

• Tiga pramusaji rumah dinas Gubernur nonaktif Riau diperiksa KPK untuk mendalami dugaan perusakan segel usai penggeledahan di rumah dinas Abdul Wahid.
• Pemeriksaan saksi berkaitan dengan OTT yang menjerat Abdul Wahid, yang diduga meminta “jatah preman” 5 persen proyek infrastruktur dengan total permintaan Rp 7 miliar.
• Abdul Wahid dan dua pejabat lainnya ditetapkan sebagai tersangka, dengan dugaan penerimaan dana Rp 2,25 miliar, serta proses penyidikan masih terus berkembang.

SRIPOKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan terkait dugaan perusakan segel KPK di rumah dinas Gubernur nonaktif Riau, Abdul Wahid.

Untuk mendalami dugaan tersebut, penyidik memanggil tiga pramusaji yang bekerja di rumah jabatan itu sebagai saksi pada Senin (17/11/2025).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut.

 “Di antaranya didalami terkait adanya dugaan perusakan segel KPK di rumah dinas gubernur,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ketiga pramusaji yang diperiksa adalah Alpin, Muhammad Syahrul Amin, dan Mega Lestari. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Menurut KPK, pemanggilan mereka penting karena sebagai pekerja rumah dinas, para pramusaji dinilai mengetahui aktivitas harian di lokasi tersebut.

Rumah dinas Gubernur Riau yang menjadi objek penyidikan berada di Jalan Diponegoro, Suka Mulia, Kecamatan Sail, Pekanbaru.

Lokasi ini sebelumnya telah digeledah KPK pada Kamis (6/11/2025), di mana penyidik menyita sejumlah dokumen serta rekaman CCTV yang kini sedang dianalisis.

Selain ketiga pramusaji, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lain, yakni Rifki Dwi Lesmana (ASN P3K Dinas PUPR Riau) dan Hari Supristianto (Staf Perencanaan Disdik Riau).

Pemeriksaan lanjutan ini berkaitan dengan rangkaian penggeledahan maraton di Kantor Disdik Riau (13/11/2025) dan Dinas PUPR Riau (11/11/2025).

Hingga berita ini diturunkan, pihak Abdul Wahid maupun kuasa hukumnya belum memberikan tanggapan terkait dugaan perusakan segel tersebut.

Diduga Minta “Jatah Preman” 5 Persen Proyek Infrastruktur

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (5/11/2025) yang menetapkan tiga tersangka yakni Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam.

Selain sebagai gubernur, Abdul Wahid diketahui juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Riau.

Sementara Dani M. Nursalam juga merupakan pengurus DPW PKB, menambah dimensi politik dalam perkara ini.

KPK menduga Abdul Wahid meminta “jatah preman” sebesar 5 persen dari penambahan anggaran proyek infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2025.

Nilai tersebut diperkirakan mencapai Rp 7 miliar, yang dikodekan sebagai “7 batang” dalam komunikasi internal. 

Permintaan itu diduga disertai ancaman mutasi maupun pencopotan jabatan bagi pihak terkait.

Dari nilai tersebut, KPK menduga Abdul Wahid sudah menerima aliran dana setidaknya Rp 2,25 miliar.

“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih.

Pramusaji adalah seseorang yang bertugas melayani pesanan makanan dan minuman kepada pelanggan atau tamu di suatu tempat, seperti restoran, hotel, kafe, atau rumah sakit.

Mereka adalah karyawan yang bertanggung jawab penuh atas penyajian makanan dan minuman secara profesional