Sebulan Jabat Menkeu, Purbaya Dapat 3 Peringatan Gebrakan untuk Masyarakat, Gaya Transparan Disorot

SRIPOKU.COM - Nyaris dua bulan menjadi Menteri Keuangan, Purbaya nyatanya mendapatkan peringatan.

Purbaya mendapatkan peringatan perihal gaya bicara dan gebrakannya kepada masyarakat.

Karena itu, Purbaya pun diminta hati-hati untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan.

Baca juga: SOSOK Pengirim Santet di Rumah Menkeu Purbaya Dikuak, Anaknya Ungkap Teror Isi Rumah: Poltergeist

Diketahui Purbaya memang tengah menjadi sorotan lantaran bak idola baru di masyarakat.

Beberapa gebrakan Purbaya tampak diterima masyarakat luas.

Gaya bicaranya yang santai, ceplas ceplos namun diterima.

Lantaran itu, guru besar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Karim Suryadi menyoroti sikap Purbaya.

Prof Karim pun tampak memberikan peringatan perihal ini.

Pubaya sendiri memang menunjukkan transparansi dan keterbukaannya terkait isu-isu finansial negara.

Hal yang lebih menggebrak lagi adalah Purbaya membuka line aduan masyarakat melalui nomor WhatsApp.

Siapa saja yang memiliki keluhan terkait kendala-kendala pajak atau bea cukai bisa mengadu ke nomor yang tercantum di media sosial Purbaya.

Cara Purbaya ini lah yang lantas disorot oleh Prof Karim.

Ia menyoroti gaya keterbukaan dan komunikasi blak-blakan Purbaya dalam mengungkap berbagai isu fiskal ke publik. 

Selain itu, guru besar itu juga mewanti-wanti kepada Menkeu Purbaya soal gaya komunikasinya tersebut.

Sikapnya, dinilai positif oleh sebagian besar kalangan yang mengharapkan transparansi kebijakan keuangan negara. 

Namun, ada juga sisi negatifnya yang perlu diwaspadai oleh Purbaya. 

Menurut Karim, gaya khas Purbaya itu justru bisa berpotensi mengganggu stabilitas pasar maupun koordinasi antar pejabat.

Untuk itu, ia juga memerlukan 'rem' dari gaya komunikasi 'koboinya'.

"Yang pertama, sinyal disonansi, karena keterbukaan, kejujuran, keberanian, Menteri Purbaya ini bisa saja menyentuh sisi-sisi negatif yang bisa memancing ketegangan pasar maupun ketegangan dari pejabat lain. 

Soal Whoosh misalnya, soal dana pemda yang mengendap contoh lain. 

Ini kan ada riak. jangan sampai riak2 itu mengganggu stabilitas pasar," ujar Karim seperti dikutip dari TV One.

Purbaya juga dinilai merupakan bagian dari orkestrasi pemerintahan Prabowo Subianto yang membutuhkan keseimbangan politik. 

Apabila Purbaya terlalu maju dalam membuat gebrakan dapat memberi kesan ada ketegangan di internal pemerintahan Prabowo. 

"Yang kedua, jangan lupa karena menteri ini bagian dari orkestrasi pemerintahan Prabowo, maka jangan sampai terlalu maju atau jangan sampai ada kesan bahwa tidak ada koordinasi sehingga menabrak satu sama lain," lanjutnya. 

Selain itu, Purbaya harus hati-hati dengan komunikasinya kepada publik.

Sebab, terkadang publik tidak siap dalam memaknai apa yang disampaikan pejabat, apalagi isu fiskal.

"Yang ketiga, tak kalah penting adalah, kita tahu keberanian itu sangat penting apa lagi mengungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. 

Dan kita tahu dunia fiskal ekonomi keuangan itu dunia yang dingin, kaku dan berjarak. 

Dengan dibuka ini, kadang-kadang publik tidak siap apalagi dalam sistem politik di Indonesia yang sangat rentan dengan isu-isu ini," pungkasnya. 

Kendati demikian, Karim tetap memuji gaya komunikasi Purbaya yang ceplas-ceplos alias transparan. 

Hal itu bisa membawa semangat positif untuk pemerintah. 

"Maka menurut saya, sisi komunikasi publiknya, dimensi politik dari komunikasi publiknya harus diteruskan, kejujurannya, keterbukannya harus diteruskan. 

Yang perlu dijaga adalah dimensi fiskalnya, dimensi teknis dari fiskalnya, jangan sampai keterbukaan ini menabrak poin-poin yang harus dijaga. 

Kejujuran yang dibingkai dengan strategi," pungkasnya.

Baca juga: PASTIKAN Dedi Mulyadi Bakal Diperiksa, Menkeu Purbaya Bongkar Kesalahan KDM Kelola Uang Negara: Rugi

Rekam Jejak Purbaya

Berikut ini rekam jejak Purbaya Yudhi Sadewa yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih, menggantikan Sri Mulyani, pada Senin (8/9/2025).

Mengutip website LPS, Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. 

Ia diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya pernah menjabat di pemerintahan hingga Kadin, yakni:

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020).
Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018).
Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).
Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015).
Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014).

Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014).

Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang).
Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang). 

Sebelum terjun di pemerintahan:

Purbawa memulai karir sebagai, Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994).
Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005).
Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008).
Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013).
Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News